NAWACITAPOST.COM – Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Golkar, Aldy Blaviandy, menggelar agenda reses masa sidang pertama, tahun anggaran 2025 di POS RT 01, Jalan Plampitan Gang 1, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng.
Kehadiran legislator milenial ini disambut hangat oleh warga setempat. Ketua RT 01, Rudi Islamiyanto, mengungkapkan rasa bangganya. “Kami sangat mengapresiasi Mas Aldy. Beliau masih muda, tapi semangat memperjuangkan masyarakat Surabaya patut dicontoh,” ujarnya.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah keluhan seputar administrasi kependudukan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial. Beberapa warga menanyakan kesulitan dalam mengurus Kartu Keluarga (KK) karena tidak memiliki tempat tinggal tetap, serta kaitannya dengan penerimaan bansos.
Baca Juga: Fenomena Alamat KTP di Rumah Ibadah, Ketua Komisi A DPRD Surabaya: Ini Pelanggaran!
Menanggapi hal itu, Aldy menjelaskan, “Regulasi terbaru soal KK memang banyak menimbulkan kebingungan. Tapi tujuan utamanya untuk menyaring warga yang benar-benar berdomisili di Surabaya. Maka dari itu, komunikasi dengan Dispendukcapil sangat penting,” kata Aldy.
Warga juga mempertanyakan masih banyaknya warga yang tidak tercover dalam BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). “Banyak aturan yang berubah sejak awal tahun ini. Tapi yang jelas, rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Haram hukumnya menolak orang sakit, apalagi hanya karena tunggakan BPJS. Itu bisa dilaporkan,” tegas Aldy.
Masalah rumitnya mendapatkan surat rujukan dari puskesmas juga dikeluhkan warga. Menurut Aldy, pelayanan publik seharusnya menjadi hal yang mudah dan cepat. “Masalah pelayanan itu sering dianggap sepele, tapi dampaknya sangat besar. Kalau puskesmas lambat atau menolak, masyarakat jadi korban,” ujarnya.
Aldy mengajak warga aktif melaporkan kendala yang mereka alami dalam pelayanan publik. “Kalau panjenengan mengalami kendala apa pun, laporkan ke kami. Kami hadir untuk memastikan program pemerintah berjalan maksimal,” tandasnya.
Selaku wakil rakyat, Aldy siap membantu semua permasalahan warga, namun dirinya juga meminta syarat agar warga juga bekerjasama untuk mempermudah urusan.
“Pertama, warga wajib menyiapkan dokumen lengkap baik digital maupun fisik. Kedua, wajib memberikan nomor yang bisa dihubungi langsung. Ketiga, kalau mau urus sesuatu, coba dulu sendiri. Kalau mentok, baru komunikasikan kami dan segera kami fasilitasi,” jelasnya.
Baca Juga: Tanggap Aduan Warga, Yuga Pratisabda Lakukan Fogging di Ploso Timur
Warga Plampitan juga sempat menyinggung masalah revitalisasi pasar tradisional. Menurut Aldy, dirinya selaku ketua Fraksi Golkar sudah berkomunikasi dengan komisi B dan saat ini sedang membahas regulasi dan pembiayaan revitalisasi pasar.
"Kami ingin pasar rakyat tetap hidup tapi lebih nyaman dan tertata,” tutupnya. ***