NAWACITAPOST.COM – Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr Akmarawita Kadir, mengingatkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan program layanan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang digelar pada Senin, 24 Februari 2025, yang menghadirkan berbagai pihak terkait, termasuk Dinkes, Direktur RSUD se-Surabaya, Ketua PERSI Surabaya, Perhimpunan Klinik Surabaya (ASKLIN dan PKFI), serta Kepala BPJS Kesehatan Surabaya.
Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan layanan BPJS, di antaranya:
1. RS yang belum bekerjasama dengan BPJS
2. Redistribusi Pemerataan Data BPJS
3. Ina CBG Perlu di Usulkan Untuk di tinjau kembali
Baca Juga: Jelang Ramadan, DPRD Surabaya Minta Pemkot Humanis Tertibkan Pengemis dan Pengamen
4. Sosialisasi 144 Penyakit yang tidak di cover oleh RS, dan menjamin kalau seluruh puskesmas buka 24 jam, agar mengoptimalkan palayanan 144 penyakit yang tidak bisa dilayanai di RS.
5. PKG / Pemeriksaan Gizi Gratis yang masih belum optimal
6. Update data kapitasi di puskesmas ( Melakukan screening kesehatan, Ketersediaan data peserta BPJS yg terdaftar di Puskesmas apakah sudah lengkap, evaluasi antrian penyakit seperti Hipertensi apakah sudah benar, mengenai data peserta BPJS di Puskesmas menggunakan data tahun sebelumnya, sehingga banyak yang tidak aktif dan puskesmas tidak mengikuti updatenya, Data peserta Hipertensi dan Diabetes setiap bulan bertambah-tambah, updatenya bagaimana supaya real time? Apakah BPJS punya datanya?
Baca Juga: Budi Leksono: Jangan Ada RHU Buka Sembunyi-Sembunyi Saat Ramadan!
7. Pending klaim RS yang lama
8. Masalah Rujukan BPJS seperti Pembagian klaim rujukan, Pasien boleh meminta RS tempat di rujuk.
9. Antrian Pasien BPJS di RS yang lama baik antrian poli, antrian USG, dan antrian Kamar.
10. Pemindahan FKTP