NAWACITAPOST.COM – Memasuki masa reses Masa Sidang I Masa Persidangan II Tahun 2025, seluruh jajaran DPRD Kota Surabaya turun langsung menjaring aspirasi masyarakat. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko dari Fraksi Gerindra, turut melaksanakan agenda ini dengan menggelar reses di Balai RW 04, Dukuh Tengger, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, pada Selasa siang (11/2/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Yona Bagus menyampaikan beberapa poin penting kepada warga, antara lain terkait administrasi kependudukan (Adminduk), hukum waris, serta pengaduan berbagai persoalan hukum dan pemerintahan.
Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) telah mengembangkan Klampid New Generation (KNG), sebuah aplikasi berbasis digital yang memungkinkan warga mengurus dokumen kependudukan secara lebih mudah dan cepat.
Baca Juga: Reses Bernuansa Imlek, Josiah Michael Janji Perjuangkan Kepastian Tanah Warga Darmo Hill
"Inovasi ini merupakan bentuk komitmen Pemkot Surabaya dalam menghadirkan layanan Adminduk yang lebih praktis dan efisien," terang Yona Bagus.
Aplikasi KNG dapat diakses melalui situs dispendukcapil.surabaya.go.id atau barcode yang tersedia di kantor kelurahan, kecamatan, serta Mal Pelayanan Publik Siola. Warga dapat mengajukan lebih dari 30 jenis layanan, mulai dari pembuatan akta kelahiran, akta kematian, perubahan biodata, cetak ulang Kartu Keluarga (KK), hingga pengajuan KTP elektronik.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pengaktifan kembali Taman Baca Masyarakat yang mengalami kekurangan koleksi buku bacaan. Sebagai bentuk dukungan, ia mengupayakan penambahan koleksi buku agar fasilitas ini kembali optimal dan bermanfaat bagi warga.
Baca Juga: Sidak Armuji Bongkar Mafia Kecil Jual Beli Tanah di Surabaya
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan berbagai usulan dan keluhan, di antaranya usulan pavingisasi di wilayah RW 004.
"Masih terjadi genangan banjir akibat banyaknya pembangunan pemukiman baru yang tidak terkoneksi dengan baik dalam sistem analisis dampak lingkungan (Amdal) saluran pembuangannya," ungkap Agus, salah satu warga.
Suryadi, warga lainnya, mengajukan permintaan pembangunan box culvert untuk saluran pembuangan air di RT 04 RW 02, yang hingga saat ini belum terealisasi.
Sementara itu, Maria dari RT 07 RW 01 meminta bantuan perizinan bagi pelaku UMKM agar dapat masuk dalam program Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu, ia juga mengusulkan bantuan sertifikasi halal dan permodalan bagi usaha kecil.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Luncurkan Hotline Pengaduan Warga, Ayo Manfaatkan!
Dalam bidang pendidikan dan ekonomi, Hartono dari RW 001 RT 001 mengeluhkan kesulitan mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) serta harga elpiji 3 kg yang dinilai mahal dan volumenya tidak sesuai ukuran tabung.
