Sejumlah warga mengeluhkan kondisi desil keluarganya yang dinilai tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Mereka khawatir ketidaksesuaian data tersebut berpengaruh terhadap akses bantuan pemerintah dan membuat bantuan justru tidak tepat sasaran.
Anas mengatakan persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat dari angka dalam sistem. Ia mengaku telah turun langsung bersama camat dan lurah untuk melihat dampaknya di lapangan.
“Kalau ada pihak kelurahan dan kecamatan yang tidak mau melayani warga, monggo lapor ke saya, supaya dapat kita tindak lanjuti,” tegasnya.
Menurut Anas, semangat Kampung Pancasila justru harus menjadi ruang untuk memastikan warga saling peduli. Pemerintah memiliki kewajiban hadir, sementara masyarakat juga didorong ikut mengawasi dan menyelesaikan persoalan di lingkungannya.
Konsep tersebut sejalan dengan kebijakan Pemkot Surabaya yang menempatkan ASN sebagai pendamping di setiap RW. Pemkot menyebut pendamping ASN berjumlah dua hingga tiga orang, menyesuaikan jumlah penduduk masing-masing wilayah. Para pengampu berasal dari unsur kepala dinas, camat hingga kepala bidang.
Dengan adanya pendamping tersebut, Anas berharap kehadiran ASN tidak berhenti pada administrasi maupun persiapan lomba. Pendamping harus mampu menjadi penghubung ketika warga menghadapi persoalan pelayanan publik.
Terlebih, Pemkot sendiri menegaskan Lomba Kampung Pancasila bukan sekadar kompetisi mencari juara. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat gotong royong, memetakan persoalan wilayah, mengintegrasikan program pemerintah dan memastikan kegiatan warga memberikan manfaat yang berkelanjutan.
“Kalau ada dua ASN yang mendampingi RW, saya berharap benar-benar menjadi pendamping warga. Kalau ada persoalan, jangan sampai warga bingung harus mengadu ke mana. ASN harus membantu menjembatani,” kata Anas.
Persoalan rusun juga menjadi perhatian warga. Salah seorang warga mengaku telah sekitar tujuh tahun mengajukan hunian rusun dan merasa telah memenuhi persyaratan sebagai MBR.
Namun, warga mengaku pernah mendapatkan jawaban yang membuatnya mempertanyakan proses pengajuan, salah satunya berkaitan dengan jumlah anak.
Di sisi lain, warga mengaku mengetahui adanya penghuni rusun dengan kondisi keluarga yang juga memiliki banyak anak. Bahkan muncul informasi mengenai dugaan jual beli unit rusun.
Anas meminta warga yang memiliki bukti mengenai persoalan tersebut untuk menyampaikannya kepada pihak berwenang.
“Kalau memang ada bukti warga yang punya rumah dan tinggal di rusun, monggo kita laporkan. Apalagi kalau terjadi jual beli unit. Mari bersama kita tertibkan,” ujarnya.
Bagi Anas, persoalan tersebut kembali menunjukkan bahwa semangat Kampung Pancasila harus diwujudkan melalui kepedulian bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, begitu pula masyarakat.
Reses di Nginden akhirnya tidak hanya menjadi forum menyampaikan aspirasi, tetapi juga menjadi ruang untuk menguji apakah konsep Kampung Pancasila benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
