Ia meminta pemerintah tidak hanya melihat kontrak payung dari sisi tujuan awalnya, yakni standardisasi material, efisiensi harga dan pengadaan yang lebih terukur. Pelaksanaan di lapangan juga harus menjadi indikator utama apakah skema tersebut benar-benar bekerja.
Sebab, regulasi sendiri menempatkan kontrak payung sebagai instrumen untuk memperoleh efisiensi, efektivitas, pengurangan biaya melalui agregasi belanja serta menjamin ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan berulang.
“Dengan maksud baik, belum tentu pelaksanaan di lapangan bisa terealisasi dengan baik. Buktinya sekarang ada persoalan di Surabaya,” kata Buchori.
Ia juga menyoroti progres pembangunan yang menurutnya belum sebanding dengan waktu yang sudah berjalan. Buchori menyebut, hingga September 2026, ada pekerjaan yang menurut pengamatannya baru sekitar 30 persen. Angka tersebut, kata dia, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap rantai pengadaan material dan pelaksanaan proyek.
Bagi Buchori, persoalannya bukan semata menyalahkan Pemkot maupun kontraktor. Jika kontraktor terlambat karena material tidak tersedia, pemerintah juga perlu melihat penyebab keterlambatan secara utuh sebelum memberikan sanksi.
“Kalau kontraktor tidak jalan-jalan, mau disomasi. Tapi jangan-jangan karena materialnya memang tidak tersedia. Ini kesulitan-kesulitan semacam ini harus disampaikan ke atas,” katanya.
Karena itu, Buchori meminta mekanisme kontrak payung tidak dianggap sebagai kebijakan yang sudah final. Jika dalam pelaksanaannya menimbulkan hambatan, aturan maupun mekanismenya harus diperbaiki agar tujuan efisiensi tetap tercapai tanpa mematikan kemampuan kontraktor pelaksana.
“Kalau kontrak payung menyulitkan, ya kira-kira seperti apa? Revisi aturan yang membuat manusia bagaimana pemerintah juga bisa terbantu dengan baik,” ujarnya.
Ia berharap suara kontraktor kecil tidak berhenti di lapangan. Media dan pemerintah, menurutnya, perlu membawa persoalan tersebut ke tingkat pengambil kebijakan agar evaluasi dilakukan berdasarkan kondisi nyata proyek.
“Kalau orang di atas mengerti, nanti bisa ada solusi,” pungkas Buchori. ***
