Maka ukuran keberhasilan kontrak payung Surabaya seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan, “Berapa rupiah APBD yang berhasil dihemat?”
Publik juga berhak mengetahui: berapa proyek selesai tepat waktu, berapa material datang sesuai jadwal, berapa material gagal memenuhi standar, berapa rata-rata lead time, berapa proyek mengalami deviasi karena pasokan dan apakah muncul biaya tambahan akibat keterlambatan.
Di titik inilah investigasi kontrak payung Surabaya perlu diarahkan.
Buka kapasitas produksi. Buka volume pemesanan. Buka realisasi pengiriman. Buka lead time. Buka proyek yang terdampak.
Dari data tersebut baru dapat diuji apakah persoalannya hanya keterlambatan individual atau terdapat ketidaksesuaian antara volume pekerjaan Pemkot Surabaya 2026 dengan kapasitas supply chain yang disiapkan.
Sebab jangan sampai Pemkot berhasil menghemat harga material di atas kertas, tetapi kontraktor dan proyek justru membayar mahal akibat waktu yang hilang di lapangan.
Harga boleh dikunci. Tetapi kalau kapasitas tidak dikunci, proyeklah yang akhirnya menanggung akibatnya. ***
