Karena kalau pemerintah bisa begitu bersemangat mengejar parkir, menegur PKL, dan menertibkan pedagang di pinggir jalan, publik juga berhak meminta pemerintah menunjukkan keberanian yang sama terhadap piutang Pajak Reklame puluhan miliar rupiah.
Jangan sampai rakyat kecil melihat satu pemandangan yang terasa janggal:
uang Rp2.000 dikejar sampai ke ujung jalan, sementara Rp57 miliar masih nyaman duduk di neraca.
Dan jika Pemkot benar-benar ingin membuktikan bahwa reklame adalah masa depan PAD Surabaya, maka jawabannya sederhana:
Bukan berapa banyak titik reklame baru yang bisa dibuat.
Tetapi berapa rupiah pajak reklame yang berhasil ditagih dan masuk ke kas daerah.
Karena pada akhirnya, reklame boleh memenuhi langit Surabaya, tetapi jangan sampai piutangnya memenuhi neraca Pemkot. ***
