4. Implementasi anggaran – Penyalahgunaan dana proyek, pemotongan anggaran, hingga praktik suap.
5. Pelaporan keuangan – Manipulasi laporan keuangan untuk menutupi penyalahgunaan dana publik.
"Sering kali yang terungkap ke publik hanyalah kasus-kasus korupsi dalam implementasi anggaran, seperti proyek mangkrak atau suap pejabat. Padahal, kebocoran terbesar justru terjadi di level perumusan kebijakan dan formulasi anggaran," jelasnya.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat oleh masyarakat, terutama dari kalangan akademisi dan mahasiswa.
UU Penyitaan Aset Harus Segera Disahkan
Di sisi lain, Sulaiman menyoroti lemahnya efek jera bagi pelaku korupsi dan menegaskan bahwa langkah tegas harus diambil agar praktik ini tidak terus berulang.
"Penegakan hukum harus diperkuat dengan tiga langkah utama: mencari dan menangkap pelaku, mewajibkan pengembalian seluruh kerugian negara, serta menyita aset hasil korupsi," tegasnya.
Ia juga mendorong agar Undang-Undang Penyitaan Aset segera disahkan oleh DPR RI, sehingga koruptor tidak bisa lagi menikmati hasil kejahatannya meski telah menjalani hukuman penjara.
"Selama ini, banyak koruptor yang tetap bisa hidup mewah setelah keluar dari penjara karena aset hasil korupsi tidak disita. Ini yang harus kita lawan!" ujarnya dengan lantang.
Sulaiman berharap generasi muda tidak hanya memahami bahaya korupsi, tetapi juga berani bertindak sebagai agen perubahan dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. ***
