NAWACITApost.com - Ketua DPRD H.M. Saifuddaulah sejak awal sangat konsen dan komit untuk perbaikan dan nasib Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Pemkot Bekasi.
"Sejak awal saya menjabat, saya tetap konsen terkait persoalan TKK. Saya malah meminta agar mereka dilindungi gak dan tegas peraturannya. Bisa digoogling terkait sikap saya terhadap TKK," ungkap Saifuddaulah.
Ketua DPRD yang biasa disapa Ustadz Daulah ini menegaskan dari awal Pemkot dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Bagian Organisasi Setda Pemkot Bekasi untuk mendata dan menginventarisir, serta berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terkait solusi tenaga honorer.
"Kami dari awal meminta BKPSDM untuk bekerja semaksimal mungkin terkait persoalan TKK, dan berikan kepastian hukum kedudukan mereka," ujar Saifuddaulah.
Bahkan, kata Saifuddaulah, dirinya menyarankan Pemkot untuk membentuk tim khusus atau Satuan Tugas (Satgas) untuk mendata Tenaga Kerja Kontrak di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Tim harus bergerak cepat untuk menginventarisir dan berkonsultasi serta memberi rekomendasi untuk solusi masalah TKK," ujar Saifuddaulah.
Ketua DPRD menyayangkan adanya penjurusan opini bahwa dirinya kurang peduli terkait nasib TKK, karena surat Komisi 1 ditolak. Menurut Saifuddaulah, surat itu harus melalui mekanisme administrasi, seperti melalui Koordinator Komisi. Isi sesuai dengan agenda utama.
