NAWACITAPOST.COM - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat agar berhati-hati menetapkan jadwal pelantikan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Pelantikan yang direncanakan berlangsung pada 9 Desember 2026 dinilai berpotensi memicu persoalan baru apabila tidak sejalan dengan aturan perundang-undangan.
Mahfud menyampaikan peringatan tersebut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @mohmadhfudmd, pada Jumat (20/11/2026).
Ia menekankan bahwa ketepatan prosedur dalam proses suksesi ini sangat krusial untuk menjaga stabilitas politik.
“Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru,” kata Mahfud.
Batas Waktu 14 Hari Kerja
Mahfud memaparkan bahwa hingga 19 November 2026, Presiden Prabowo Subianto belum mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti kepada MPR. Padahal, pengusulan nama calon pengganti seharusnya dilakukan paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan Sidang MPR.
Menurut Mahfud, hitungan 14 hari tersebut mengacu pada hari kerja, bukan hari kalender. Ketentuan itu, lanjutnya, diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Peraturan Tata Tertib MPR.
Apabila Presiden baru menyerahkan dua nama calon pengganti setelah kembali dari kunjungan ke China, penghitungan 14 hari kerja harus dimulai sejak tanggal penyerahan dokumen tersebut.
Mahfud memberi contoh, jika penyerahan nama dilakukan pada Jumat (20/11/2026), jadwal Sidang MPR semestinya bergeser menjadi 10 Desember 2026.
Sinkronisasi Aturan dan Penundaan Sidang
Mahfud menilai penyesuaian jadwal mengikuti ketentuan 14 hari kerja menjadi langkah yang lebih aman secara hukum. Cara tersebut dinilai mampu menyelaraskan berbagai aturan yang berlaku.
“Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman karena bisa mensinkronkan ketentuan yang tercantum di dam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR. Yang penting 14 hari kerja itu masih ada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti (mundur),” jelasnya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahfud menyarankan agar Sidang MPR diundur sampai syarat 14 hari kerja terpenuhi sejak MPR menerima dua nama calon Wakil Presiden dari Presiden.
“Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar Sidang Paripurna MPR untuk memilih sekaligus melantik Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang semula dijadwalkan pada Rabu, 2 Desember 2026, diundur menjadi Rabu (9/12/2026).
Permintaan pengunduran jadwal itu disampaikan Prabowo melalui surat presiden kepada pimpinan MPR RI.(Fifi Abdurahman)