NAWACITAPOST.COM – Achmad Hidayat, Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Surabaya, mengungkapkan kritik pedas terhadap keterlibatan kepolisian, yang dia sebut sebagai "partai coklat," dalam perhelatan Pilkada 2024.
Menurutnya, langkah tersebut berpotensi mencederai nilai-nilai demokrasi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu yang seharusnya jujur dan transparan.
Achmad berpendapat bahwa peran aparat keamanan dalam kontestasi politik lokal bisa menimbulkan benturan kepentingan yang merugikan publik.
“Keberadaan institusi seperti kepolisian dalam politik membuat posisi mereka sebagai penjaga netralitas dipertanyakan. Ini jelas merusak fondasi demokrasi dan mengkhianati suara rakyat,” tegas Achmad saat diwawancarai pada Jumat (29/11/2024).
Lebih lanjut, Achmad menyarankan agar peran kepolisian dalam penyelenggaraan pemilu sebaiknya dialihkan ke lembaga yang lebih netral, seperti Kementerian Dalam Negeri atau bahkan bekerja sama dengan TNI.
Dengan langkah ini, dia berharap agar kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dapat dipulihkan dan demokrasi dapat berjalan sesuai dengan konstitusi.
“Kita perlu memastikan aparat keamanan tetap menjaga netralitas. Demokrasi adalah milik rakyat, bukan milik institusi yang terikat kepentingan tertentu,” lanjut Achmad.
Selain itu, Achmad menekankan pentingnya reformasi sistem pemilu di Indonesia. Menurutnya, tanpa adanya perubahan yang menyeluruh, masa depan demokrasi Indonesia akan terus terancam. “Kita harus menjaga suara rakyat sebagai suara yang paling penting dalam demokrasi ini,” tutupnya. ***