Jakarta, NAWACITAPOST- Ketua Yayasan Keadilan Masyarakat yang juga politisi, Ferdinand Hutahaen mengatakan, bahwa pernyataan petinggi Demokrat Kamhar Lakumani yang mencurigai pertemuan Presiden Jokowi dengan elite parpol di Istana beberapa waktu lalu adalah hal yang berlebihan.
Ferdinand menilai tudingan Kamhar soal pertemuan elite parpol pendukung pemerintah yang disebut membahas masa jabatan presiden karena adanya ketakutan Partai Demokrat. Karena itu, mantan politisi Demokrat ini menyarankan agar demokrat tidak usah menebar isu atas prasangka -prasangka negatif.
“Demokrat tidak usah berprasangka buruk dan negatif kepada Jokowi secara berlebihan. Jangan jadi fitnah yang disebar,” kata Ferdinand kepada NAWACITAPOST, Sabtu (4/9/2021).
Bahkan, kata Ferdinand,Jokowi sudah berulang kali menyatakan tidak berkenan dengan soal masa jabatan presiden tiga periode.
Menurut dia,Presiden Jokowi saat ini sedang fokus menyelesaikan masalah Covid-19 dan kesehjateraan rakyat.
Sebagai politisi dia melihat Jokowi tidak berbicara soal politik apalagi berusaha mempengaruhi pihak lain untuk mengusulkan dirinya bisa menjabat tiga periode dan melakukan amandemen UUD 1945.
“Termasuk soal perpanjangan masa jabatan presiden dan DPR sampai 2027, itu tidak ada dasar hukumnya sama sekali dan tidak mungkin dilakukan,” kata Ferdinand.
Ferdinand melihat bahwa demokrat melalui para politisinya sengaja menggoreng isu masa jabatan presiden tiga periode untuk kepentingan Pilpres 2024.
"Artinya ini isu yang dibuat sendiri, diramaikan sendiri dan panik sendiri," ujarnya.
Dia juga menyindir bahwa Partai Demokrat tidak usah takut Pilpres 2024 diundur menjadi 2027, sehingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kehilangan peluang sebaiknya Partai Demokrat fokus menaikkan elektabiltas AHY.
Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo, melaksanakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik koalisi di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 25 Agustus 2021. Pada Pertemuan tersebut, Presiden membicarakan mengenai antara lain perkembangan penanganan Covid-19, perekonomian nasional, serta hilirisasi dan industrialisasi.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.