Baca Juga : KPK Periode Novel Baswedan Pernah Tetapkan Jenderal Polisi Budi Gunawan Sebagai Tersangka Tanpa Bukti
KEMUDIAN terkait pegawai KPK yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), ia menuisnya melalui surat terbuka pada akun Twiter pribadinya 1 Juni 2021, yang ditujukan kapada pegawai KPK yang tidak mau diatur oleh negara melalui UU No 19 Tahun 2019 dan dierkuat melalui PP No 41 Tahun 2020 tentang alih status pegawai KPK.
fahri menyarankan kepada pegawai KPK termasuk Novel Baswedan untuk ikut bergabung di partai politik. Pria asal NTB - Mataram ini mengutip kata - kata dari ibu negara Amerika Serikat ELena Rosevelt, bahwa otak besar bicara ide, otak sedang peristiwa, otak kecil biara orang.
Fahri menambahkan di dunia politik orang bersaing untuk menang, sementara di dunia hukum tidak mesti menang, yang penting menegakan aturan. Diduga lembaga pegawai KPK, kerap melakukan intrik politik, tak perlu dan merongrong serta menggangu pemerintah.
Fahri dalam dialog di Berita Satu TV, menekankan bahwa sejarah KPK ini ibarat sebuah buku jangan melompat pada halaman terakhir harus dicermati dari langkah awal. UU No 30 Tahun 2002 menjadi dasar pembentukan KPK dan direvisi melalui UU Nomor 19 tahun 2019, dan di negara manapun, KPK itu diatur dalam UU.
Tidak boleh menjadi oposisi, mengatur dirinya sendiri, apalagi sampai mengatur dirinya sendiri dengan membentuk wadah pegawai KPK, yang kabarnya lebih kuat dari UU. Kemudian beropini, dan mengajak demo mahasiswa karena KPK telah dilemahkan, itu tidak ada dalam lembaga hukum. Kalau mengajak-ajak demo itu namanya kultur politik, jelas Fahri.
Jadi pegawai KPK yang tak lulus TWK, dan tidak mau diatur dalam UU, sebaiknya gabung saja ke partai politik, begitu seruan Fahri.