politik

GIBRAN MUNDUR DI HALIM, MANTAN KAPOLRI TERSERET PENYADAPAN PRESIDEN: DEJAVU 1965?

Selasa, 17 November 2026 | 15:56 WIB

Halim boleh jadi hanya lokasi pertemuan. Namun, ketika lokasi tersebut memiliki catatan sejarah pergolakan kekuasaan, publik tentu memiliki alasan untuk mengingat kembali masa lalu.

Apalagi, kali ini persoalannya bukan hanya pengunduran diri seorang wakil presiden. Ada dugaan penyadapan terhadap presiden, keterlibatan sejumlah pejabat tinggi kepolisian yang sedang diselidiki, serta pertanyaan tentang siapa sesungguhnya yang mengendalikan arus informasi di lingkaran kekuasaan.

Jangan sampai publik hanya disuguhi pergantian figur, sementara persoalan yang lebih mendasar justru tidak pernah dibongkar sampai tuntas.

Siapa yang mengawasi penguasa? Siapa yang mengawasi aparat yang seharusnya melindungi penguasa? Dan siapa yang sebenarnya berkepentingan ketika informasi rahasia seorang presiden diduga dikumpulkan secara ilegal?

Itulah pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan mengapa Gibran menyerahkan surat pengunduran diri di Halim.

Sejarah 1965 tidak harus berulang. Tetapi Indonesia juga tidak boleh menutup mata ketika tanda-tanda ketegangan di sekitar pusat kekuasaan mulai bermunculan.

Sebab, dalam politik, pergantian jabatan bisa terlihat di depan mata. Sementara pertarungan pengaruh sering kali berlangsung jauh dari sorotan publik.

Halim menyimpan sejarah. Penyadapan membuka persoalan baru. Pengunduran diri Gibran menjadi penanda perubahan. Apakah ketiganya hanya kebetulan dalam satu waktu, atau bagian dari babak baru konfigurasi kekuasaan Indonesia? Publik berhak mengetahui jawabannya. ***

Redaksi : Nawi

Halaman:

Tags

Terkini