Lebih jauh, penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan rekaman percakapan Presiden dari sistem penyadapan. Perkara tersebut telah menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian ke dalam proses hukum. Namun, seluruh dugaan keterlibatan dan peran masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan.
Pertanyaannya menjadi semakin serius: bagaimana mungkin seorang presiden diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal oleh orang-orang yang berada dalam lingkaran institusi penegak hukum negara?
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran prosedur penyadapan. Ini menyangkut keamanan kepala negara, kerahasiaan komunikasi pemerintahan, loyalitas institusi, dan kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik pengumpulan informasi politik.
Publik tentu ingin mengetahui siapa yang sebenarnya membutuhkan informasi tersebut, untuk kepentingan siapa hasil penyadapan dikumpulkan, dan apakah terdapat pihak lain yang memberikan perintah atau mendanai operasi tersebut.
Kapolri sendiri telah memaparkan dugaan peran sejumlah pejabat dalam perkara ini. Namun, satu pertanyaan besar masih menunggu jawaban: apakah penyidikan akan berhenti pada orang-orang yang diduga menjalankan operasi, atau mampu menelusuri sampai kepada pihak yang diduga menjadi pengendali sesungguhnya?
Di sinilah perkara penyadapan menjadi semakin sensitif bagi peta politik nasional.
Listyo Sigit selama ini dikenal sebagai salah satu figur yang memiliki kedekatan politik dengan mantan Presiden Joko Widodo. Status kedekatan politik tersebut bukan bukti keterlibatan Jokowi dalam perkara penyadapan. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa Jokowi memerintahkan atau mengetahui operasi tersebut. Namun, fakta bahwa perkara ini menyeret figur yang pernah berada dalam lingkaran kekuasaan sebelumnya membuat dampak politiknya tidak bisa diabaikan.
Apalagi, Gibran merupakan putra Jokowi.
Dengan demikian, publik sedang menyaksikan dua peristiwa besar yang berlangsung berdekatan: pengunduran diri putra mantan presiden dari jabatan wakil presiden dan perkara penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri yang selama ini dipersepsikan memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan sebelumnya.
Apakah kedua peristiwa tersebut saling berkaitan? Sampai saat ini belum ada bukti yang membuktikan hubungan sebab-akibat di antara keduanya. Tetapi kedekatan waktu, posisi para tokoh, serta perubahan konfigurasi kekuasaan menjadikan keduanya layak dibaca dalam satu konteks politik yang lebih luas.
Di sisi lain, Prabowo kini menghadapi persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar mencari pengganti wakil presiden. Ia juga harus memastikan bahwa institusi yang berada di bawah kendali pemerintahan tidak menjadi arena perebutan kepentingan di luar mekanisme negara.
Menariknya, pada 9 November 2026, Prabowo juga bertemu dengan sepuluh mantan Kapolri. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkap bahwa persoalan dugaan penyadapan ilegal turut disinggung dalam pertemuan tersebut. Ini menunjukkan bahwa persoalan penyadapan telah menjadi isu yang mendapat perhatian pada level strategis pemerintahan dan kepolisian.
Jika ditarik lebih jauh, persoalan ini mengingatkan publik pada satu pelajaran penting dari sejarah Indonesia: konflik kekuasaan tidak selalu terlihat melalui pertarungan terbuka. Ada pula pertarungan informasi, pengaruh, loyalitas, dan penguasaan akses terhadap pusat pengambilan keputusan.
Pada 1965, ketegangan antara kekuatan politik dan militer menjadi salah satu bagian penting dari tragedi nasional. Kini, dalam sistem demokrasi yang berbeda, Indonesia kembali menghadapi persoalan mengenai hubungan kekuasaan, institusi keamanan, dan kepercayaan terhadap lingkaran pemerintahan.
Tentu, menyamakan perkara penyadapan 2026 dengan G30S 1965 merupakan kesimpulan yang terlalu jauh. Tidak ada bukti bahwa saat ini berlangsung operasi yang identik dengan peristiwa tersebut. Tetapi sejarah 1965 memberikan peringatan bahwa ketika institusi negara, kekuatan politik, dan kepentingan elite saling bersinggungan tanpa transparansi, dampaknya bisa melampaui kepentingan para pemain politik itu sendiri.