SURABAYA, NAWACITAPOST.COM – Polemik foto pertemuan Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya Josiah Michael dengan sejumlah tokoh berlatar belakang PDIP ternyata tidak hanya menyangkut dugaan manuver politik. Di balik kegaduhan tersebut, muncul persoalan lain mengenai keterbukaan keanggotaan PSI setelah Ketua DPD PSI Surabaya, Mama Evi, menyampaikan pernyataan mengenai verifikasi kartu keanggotaan dalam sebuah pemberitaan.
Kader PSI Rudy Gaol secara terbuka menyayangkan pernyataan tersebut. Menurutnya, sebagai partai yang mengusung identitas terbuka, PSI semestinya memberikan ruang kepada masyarakat maupun kader partai lain yang ingin bergabung, bukan justru memunculkan kesan bahwa setiap calon anggota harus melewati pembatasan tertentu.
“Sebenarnya saya sangat menyayangkan statement itu keluar. Ketua partai, khususnya PSI, dalam hal ini Mama Evi, harusnya tidak mengeluarkan statement seperti itu karena semua orang tahu bahwa PSI ini adalah partai terbuka,” ujar Rudy saat memberikan klarifikasi di Gedung DPRD Surabaya, Senin (12/10/2026).
Pernyataan Rudy tersebut menjadi sorotan karena disampaikan ketika foto pertemuan Josiah Michael dengan sejumlah tokoh berlatar belakang PDIP sedang menjadi perbincangan. Di tengah spekulasi mengenai kemungkinan masuknya sejumlah tokoh ke PSI, pernyataan tentang verifikasi keanggotaan dinilai Rudy berpotensi menimbulkan kesan yang bertolak belakang dengan semangat keterbukaan partai.
Keterbukaan Jangan Sekadar Slogan
Rudy menilai, keterbukaan partai seharusnya tercermin dalam sikap menerima masyarakat yang ingin bergabung dan berkontribusi. Ia membedakan proses penerimaan anggota biasa dengan proses seleksi bagi seseorang yang hendak maju sebagai calon legislator, calon pejabat eksekutif, atau menduduki jabatan publik tertentu.
“Kalau berbicara partai terbuka, maka PSI welcome kepada siapa pun yang mau bergabung dengan partai. Tidak ada verifikasi-verifikasi, kecuali kalau ada anggota yang mau maju sebagai legislator, eksekutif, atau di bidang jabatan-jabatan publik lainnya. Baru diverifikasi, itu adalah hal yang wajar,” tegasnya.
Menurut Rudy, pemeriksaan persyaratan bagi calon pejabat publik merupakan hal yang berbeda dengan pembatasan terhadap masyarakat yang ingin menjadi anggota partai. Ia menilai, PSI justru semestinya melihat ketertarikan masyarakat dan kader partai lain sebagai peluang memperluas dukungan politik.
“Kita berterima kasih ada kader-kader partai lain atau masyarakat yang semakin banyak masuk ke PSI. Justru ini adalah kabar yang baik buat kami,” katanya.
Rudy mengingatkan, jangan sampai pernyataan mengenai verifikasi menimbulkan persepsi bahwa PSI sedang membatasi pintu masuk bagi orang-orang yang ingin bergabung. Baginya, partai yang mengklaim terbuka harus menunjukkan konsistensi antara identitas politik yang disampaikan kepada publik dan sikap yang ditampilkan dalam praktik organisasi.
Meski demikian, pernyataan Rudy merupakan pandangannya mengenai semangat keterbukaan PSI. Makna verifikasi yang dimaksud Mama Evi perlu diklarifikasi lebih lanjut agar publik mengetahui apakah yang dibicarakan adalah pemeriksaan administrasi keanggotaan, validasi kartu anggota, atau seleksi untuk kepentingan pencalonan jabatan politik.
Polemik Foto Bukan Desain PSI
Rudy juga menegaskan bahwa kegaduhan terkait foto pertemuan Josiah Michael dengan Arif Wirawan, Eusebius Purwadi, dan Achmad Hidayat bukan merupakan manuver yang dirancang oleh PSI.
Menurutnya, pertemuan itu berawal dari keinginan sejumlah individu untuk berkenalan dengan Josiah Michael. Foto bersama yang diambil di lokasi, kata Rudy, awalnya diperuntukkan bagi laporan kegiatan internal Josiah, tetapi kemudian menyebar dan memunculkan spekulasi tentang konsolidasi politik.
Ia membantah adanya pembicaraan khusus mengenai PSI antara Purwadi dan Achmad Hidayat. Rudy juga menyebut Arif telah mengundurkan diri dari PDIP sejak 1 April 2026, sedangkan Purwadi, menurut informasi yang diterimanya, telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada DPP PDIP pada 17 Juli 2026.
Keterangan tersebut belum dengan sendirinya memastikan status administratif keduanya. Konfirmasi dari pihak PDIP dan individu yang bersangkutan tetap diperlukan untuk menjernihkan kedudukan mereka saat pertemuan berlangsung.