Jakarta, NAWACITAPOST.COM – Saat Orde Baru (Orba) berkuasa, Adian Napitupulu bersama kawan-kawan aktivis 98 melakukan gerakan perlawanan terhadap rezim Soeharto yang duduk disinggasana kekuasaan hampir 32 tahun lebih.
Baca Juga : Peristiwa PKI 1965, Dokumen Pemerintah Amerika : Presiden RI ke-2 Soeharto Terlibat
Hasilnya, Orba tumbang dan munculah orde reformasi. Namun, orde reformasi tak serta merta membuat Adian duduk di lembaga kekuasaan (legislatif dan eksekutif) hanya sebagian teman-temannya yang menikmati kekuasaan diera reformasi. Adian perlu berjuang 11 tahun, tepatnya tahun 2009 terpilih sebagai anggota DPR RI dan kini memasuki periode kedua ia tetap menjadi parlemen senayan.
Di usia reformasi yang bulan Mei 2023 nanti berusia 25 tahun. Kemarin (Minggu, 19 Februari 2023) Adian yang menjabat Sekjen Persatuan Nasional Aktivis (Pena) 98 dan teman-teman Pena 98 sudah punya sekretariat bernama Graha Pena 98 dijalan HOS Cokroaminoto kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Adapun peresmian Graha Pena 98, disertai dengan ucapan melalui karangan bunga sepanjang 4 kilometer yang berjejer rapih dikawasan tersebut. Presiden Jokowi, hingga Menteri Kabinet Indonesia Maju mengucapkan selamat atas peresmian itu, melalui karangan bunga.
Bagi, Adian karangan bunga yang dikirimkan itu diperuntukan bagi mereka yang berani telah berjuang dalam era reformasi. Mereka yang telah berdarah-darah melawan orde baru.
“Kita tidak anggap itu untuk Pena 98 saja, tapi kita melihat untuk kalangan pemberani dimanapun berada. Baik yang saya kenal dan kita tidak kenal,” kata Adian, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2023).
Kini, tugas Adian dan jajaran Pena 98 menjelang Pemilu serentak khususnya Pilpres 2024, adalah menetapkan kriteria capres dan cawapres periode 2024 -2029. Sebab, Jokowi secara konstitusi tak bisa lagi menjabat Presiden 3 periode.
Terkait kriteria tersebut, Pena 98 sudah menetapkan 8 poin, yakni ;
Pertama Menjaga Pancasila, berpedoman pada UUD 1945, setia pada NKRI, menghormati keberagaman, dan merawat kebhinekaa;
Kedua Bukan bagian dari rezim Orde Baru;
Ketiga Tidak punya rekam jejak terlibat dalam penggunaan politik identitas;
Keempat Tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM;
Kelima Tidak pernah terlibat kasus korupsi;
Keenam Melanjutkan Program Kerja Presiden Joko Widodo;
Ketujuh Berkomitmen memperjuangkan agenda reformasi, menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan mewujudkan reforma agraria;
Kedelapan Berkomitmen melakukan upaya-upaya memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta berpihak kepada rakyat.
Jika itu dikaitkan dengan nama yang beredar di lembaga survei, maka Puan Maharani, dan Moeldoko masuk dalam kriteria pena 98.
