Baca Juga : Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS : SBY dan Demokrat Bertanggung Jawab Mengenai Presidential Threshold 20 Persen
Merasa di atas angin. Demokrat ngotot dengan PT 20 persen. Dan, buru mengeluarkan dalam bentuk aturan tersebut. SBY pun terpilih lagi menjadi presiden untuk periode kedua (2009 -2014).
Pilpres 2014, SBY dan Demokrat juga telah sepakat dengan PT 20 persen. Partai ini bergabung dengan kubu Capres Prabowo - Hatta Rajasa. Capres ini kalah, dan Demokrat tak beroleh apa-apa di kabinet.
Pilpres 2019, dengan hasil pileg 7 persen, Demokrat masih tetap melaksanakan aturan 20 persen untuk PT. Sempat diramaikan dengan pemberitaan AHY jadi Cawapresnya Prabowo. Menjelang detik terakhir, nama AHY terlempar dari Cawapres mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra.
Tapi Demokrat sudah tanda tangan berada di kubu Prabowo dalam pencalonan capres 2019. Hal itulah yang membuat SBY menatap tanpa arah. Untuk menggambarkan kejengkelannya seorang Presiden RI ke-6.
Sebelumnya dua tahun mundur dari 2019. AHY ikut Pilkada Jakarta 2017, hasilnya gagal menjadi Gubernur.
Kini, Pilpres 2024. SBY dan Demokrat kubu Cikeas, ingin menjilat ludahnya sendiri soal PT 20 persen, juga bukti partai ini gagal tampilkan sosok berkualitas.
Segala cara ditempuh. Sederet elit Demokrat Cikeas, pun bermain dengan kata-kata plin-plin yang berujung membodohi rakyat, jelas Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa, Rudi S Kamri dalam chanel Youtube Kanal Anak Bangsa, Senin (20/12/2021).
Syarif Hassan dalam acara di Kompas TV, yang dipandu Aiman, Senin (20/12/2021), bahwa Demokrat saat itu sempat menolak untuk PT 20 persen. Seakan itu bukan kemauan Demokrat kubu Cikeas. Padahal rekam jejak digitalnya terpampang jelas, bahwa SBY dan Demokrat Cikeas yang menggolkan 20 persen PT.
Bahkan Hinca Panjaitan orang kepercayaan SBY, meminta Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu untuk PT nol persen. Ini namanya mau menjerumuskan Presiden Jokowi, ujar Rudi S Kamri.
Bahkan Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS, bahwa soal PT 20 persen, SBY dan Demokrat yang bertanggung jawab.
Yang jelas, PT nol persen memang untuk memuluskan AHY sebagai Capres 2024. Sehingga walaupun gagal jadi presiden. Minimal Curriculum Vitae atau daftar riwayat hidupnya lengkap. Yaitu pernah di militer dengan pangkat terakhir Mayor TNI (purn), hanya Cagub Jakarta, dan kalau nol persen PT ini berhasil, menjadi Capres 2024 yang gagal.
