Jakarta, NAWACITAPOST- Polemik Formula E hingga saat ini masih terus menuai masalah. Sebab, dua fraksi dari PSI dan PDIP DPRD DKI meminta agar dilakukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait program Formula E .

Menyikapi hal itu, politisi Ferdinand Hutahean mengatakan, bahwa alasan Anies Baswedan tidak berani menjawab soal Formula E karena dia tahu sudah banyak masalah.

“Anies tak berani jawab soal Formula E karena dia sangat tau ini sdh banyak masalah. Jadi kalau dijawab, sama saja membuka masalah ke publik. Dan masalah ini akan berujung pada persoalan hukum,” Cuit Ferdinand dikutip Nawacitapost, Selasa (12/10/2021).

Ferdinand menyebut Gubernur DKi Jakarta itu takut menggunakan rompi orange milik KPK.

“Jadi Itu yang ditakutkan Anies, TAKUT ROMPI ORANGE, jadi memilih diam daripada ketauan,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan Gibert Simanjuntak menilai bahwa pernyataan Pemprov DKI Jakarta yang menyebut Formula E bakal dibiayai oleh sponsor hanya angan-angan belaka.

“Biaya (Formula E) akan dibayarkan oleh sponsor bukanlah fakta , tapi angan-angan,” kata dia baru-baru ini.

Anggota Komisi B DPRD DKI ini menyebutkan penyelenggaran Formula E yang direncanakan berlangsung mulai 2022 sampai 2024 mendatang ujung-ujungnya bakal membebani APBD .

Seperti yang terjadi saat Pemprov DKI menggunakan APBD membayar uang komitmen penyelenggaraan Formula E sebesar Rp 560 juta pada 2019 lalu.

Dimana, Anies secara tiba-tiba memasukkan anggaran Formula E pada APBD Perubahan 2019 yang disahkan sebelum DPRD DKI periode 2019-2024 dilantik.

Kata dia, Anies telah menabrak aturan dengan memasukan anggaran Formula E ke dalam APBD Perubahan.

Menurut dia, Anies melanggar UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 28 ayat 3 yang menyebut dasar APBD-P adalah perkembangan yang tidak sesuai, pergeseran anggaran, dan penggunaan SILPA tahun sebelumnya.

Dengan kata lain, maka anggaran yang dimasukkan ke dalam APBD -P harusnya kegiatan yang benar-benar mendesak.

Artinya memasukkan kegiatan Formula E hanya bisa bila dianggap darurat, tetapi kenyataannya semua tahu, tidak ada yang darurat yang memaksa Formula E mesti masuk di APBD,” kata dia.

BACA JUGA : https://nawacitapost.com/nasional/2021/10/09/rugikan-rakyat-politisi-pdip-anies-baswedan-telah-melanggar-aturan-gunakan-apbd-untuk-formula-e

Seperti diketahui sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta mengabarkan polemik menjelang perhelatan Formula E.

Bahkan awak media menerima pernyataan dari Diskominfotik DKI Jakarta bahwa Formula E tidak menggunakan APBD

BACA JUGA : https://nawacitapost.com/news/2021/09/28/gebyar-akhir-tahun-nawacitapost-gelar-kompetisi-berhadiah-jutaan-rupiah