Jakarta, NAWACITAPOST- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa tidak mudah menghilangkan praktik politk uang, Tetapi budaya seperti itu harus dikikis sedikit demi sedikit.

“Memang tidak mudah untuk menghilangkan politik uang, kecurangan, atau strategi bobotoh dalam Pilkades. Tapi paling tidak budaya itu bisa dihindari sedikit-demi sedikit ,” ucap Moeldoko dalam keterangan resminya, Kamis (9/9/2021).

Ketua Umum Ikatan Alumni (IKA) Universitas Terbuka (UT) itu juga mengajak seluruh elemen mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang jujur, adil, bersih, dan bermartabat. Seperti diketahui, tahun ini pelaksanaan Pilkades Serentak akan digelar di sejumlah daerah di Indonesia.

Moeldoko juga memberikan pengelolaan dana desa. Mantan Panglima TNI ini pengelolaan dana desa harus transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin. Pasalnya dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Benlanja Negara (APBN).

“Dana desa yang merupakan APBN harus bisa dipertanggungjawabkan pada public. Penggunaannya harus terbuka dan mengakomodir kebutuhan warga, bukan keinginan kepala desanya,” jelasnya.

Moeldoko mengungkapkan, pengelolaan Dana Desa sering terkendala sumber Daya Manusia (SDM).Maka dari itu, seorang Kepala Desa harus mampu menjadi motivator, fasilitator, dan mobilisator, agar penggunaan dana desa bisa tepat sasaran dan tepat guna, terutama saat sedang menghadapi dampak-dampak pandemi Covid-19 seperti saat ini.

“Sesuai arahan Presiden desa adalah terdepan dalam konteks pembangunan dan ketahanan nasional. Menghadapai dampak pandemi Covid-19 seperti saat ini, desa berperan sangat besar untuk ikut memulikan kondisi, baik kesehatan maupun ekonomi. Jadi pengelolaan dana desa  harus bisa tepat sasaran dan tepat guna,”

Kata Moeldoko, selain pengeloaan dana desa , Kepala Desa harus bisa menjadikan potensi desa memiliki nilai jual

Menurut Moeldoko, selain pengelolaan dana desa, Kepala Desa harus bisa menjadikan potensi desa memiliki nilai jual di pasar dunia. Dengan demikian, harapan untuk mewujudkan desa yang makmur dan berkeadilan bisa direalisasikan.

"Potensi itu jangan berhenti hanya sebagai potensi saja. Tapi bagaimana kepala desa bisa menunjukkan dan menjualnya. Seperti di Yogya, ada sebuah desa yang sudah bisa ekspor hasil kerajinan, lewat e-commerce," tutup Moeldoko.