Jakarta, NAWACITAPOST-Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan adanya kelebihan bayar subsidi terhadap PT Transportasi Jakarta tahun anggaran 2018 dan 2019. Nilai lebih bayar sebesar Rp415.922.80. Temuan BPK itu berdasarkan iktisar hasil pemeriksaan semester II Tahun 2020.

Dalam iktisar itu, dijelaskan bahwa PT Transjakarta tidak memperhitungkan pemberian subsidi public service obligation (PSO) dengan pendapatan non tiket tahun 2018 dan 2019.

Politisi Ferdinand Hutahaean menilai terkait kelebihan anggaran di Transjakarta harus dilakukan secara transparan.

Ferdinand menilai jangan sampai kelebihan anggaran kelebihan bayar subsidi terhadap Transjakarta ini disepelehkan. Sebab hal sengaja dilakukan Pemprov DKI jakarta agar tidak terlihat melakukan tindakan korupsi.

"Bisa saja ini cara Pemprov DKI mengelabui KPK, BPK, dan rakyat agar anggaran kelebihan Transjakarta tidak disebut tindakan korupsi, " kata Ferdinand kepada Nawacitapost, Selasa (13/7/2021).

Selain itu hal ini juga bukan yang pertama kali terjadi adanya kelebihan uang tersebut. Ini haeus menjadi perhatian semua pihak, karena hal dilakukam sebagai alat Gubernur DKI jakarta Anies Baswedan untuk menghamburkan uang rakyat dari APBD.

Kasus ini pernah terjadi saat proyek alat damkar, kebutuhan alat sekolah. Maka ini menjadikan alat untuk tidak terindikasi kasus korupsi.

Dia juga mempertanyakan alasan kelebihan uang tersebut di kembalikan dengan cara di cicil. Tanpa harus di bayar langsung secara tanpa di cicil

"Ini kenapa uang kelebihan anggaran ke Transjakarta bisa dibayar dengan di cicil ini kita patut pertanyakan kemana uang tersebut, jangan sampai Transjakarta sebagai ladang korupsi Pemprov DKI, kelebihan uang ini sudah masuk ranah korupsi, " tegasnya.

 

Bahkan, mantan politisi Demokrat ini mendesak KPK, kejagung untuk periksa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait kelebihan anggaran pembayaran subsidi Transjakarta

"Ini sudah perbuatan kasus korupsi dimana ada bukti kelebihan uang tersebut dikembalikan dengan cara menyicil, maka Anies harus diperiksa " ujarnya.

 

Menurut dia, jangan sampai hal ini menjadi contoh Pemda-Pemda lainnya yang sengaja melebihi anggaran untuk kepentingan yang bukan untuk rakyat.

Ferdinand mendesak semua penegak hukum untuk memeriksa Pemprov DKI dalam kasus ini.