Jakarta, NAWACITAPOST- Penolakan masa jabatan tiga periode ditegaskan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini sesuai amanat Reformasi 1998 dan Konstitusional UUD 1945, terkait dengan masa jabatan Presiden Indonesia.

Stafsus Presiden Bidang Komunikasi M, Fadjroel Rachman menyampaikan soal wacana masa jabatan Presiden selama tiga periode.

” Mengingat kembali. Presiden Jokowi tegak lurus Konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998. Sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandeman ke-1,” kata Fajroel Rachman beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, isi Pasal 7 amandemen ke-1 yaitu’Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Lebih lanjut, Fadjroel mengungkapkan, isu Presiden tiga periode itu hanya ingin mencari muka dan menjerumuskan.

“Penegasan Presiden Jokowi menolak wacana presiden dipilih 3 periode itu, ada 3 motif, ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan Jokowi,”ucapnya.

Dia menegaskan, Jokowi tidak ada niat ataupun minat terkait Presiden tiga periode. Konsltusi mengamanahkan 2 periode, itu yang harus dijaga bersama.” Jangan membuat gaduh baru, kita fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi,” jelasnya.