Jakarta,NAWACITAPOST – Ormas dari Garda Demokrasi 98 melaporkan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Mabes Polri.

Laporan itu, karena lewatnya batas waktu permintaan maaf keduannya kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya.

Mereka melaporkan SBY dan AHY diduga karena telah menuding pemerintah yang dinilai mencampuri urusan partainya. Hal itu saat terjadi kisruh Partai Demokrat kubu AHY melawan kubu KLB Moeldoko

“Beberapa dokumen-dokumen di sini jelas dikatakan sempat tuding pemerintah ikut dalam kudeta, berharap AHY-SBY mau minta maaf ke Jokowi,” kata Yan dilansir dari Suara.com

Atas dasar itu, kubu Garda Demokrasi 98 menyatakan jika SBY dan AHY telah melanggar Pasal dari KUHP, Pasal 207, Pasal 310, Pasal 311, dan UU nomor 1 tahun 1946, Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan Pasal 15. Dengan demikian, tindakan pelaporan harus ditempuh oleh pihaknya.

Sekretaris Jenderal Garda Demokrasi 98 Azwar Furqutyama mengatakan, pelaporan dibikin lantaran AHY telah menuding pemerintahan Presiden Jokowi terlibat dalam kudeta Parta Demokrat. Dalam hal ini, Garda Demokrasi 98 berharap agar nantinya hidup berdemokrasi di Tanah Air tidak dibangun dengan cara fitnah.

"Maka kami berharap demokrasi ini dibangun dengan baik dengan cara-cara yang beretika dan tidak mengedepankan fitnah. Karena selama ini AHY, menuding pemerintahan Jokowi terlibat dalam pengambilalihan Partai Demokrat," kata Azwar di Bareskrim Polri.

Terpisah, kuasa hukum Garda Demokrasi 98, Yan Warinson mengatakan laporan itu dibuat lantaran AHY dan SBY, serta pimpinan Partai Demokrat lainnya diduga berupaya memfitnah pemerintah. Adapun sejumlah dokumen turut dilampirkan seperti pemberitaan di media massa.

"Untuk itu kami tim lawyer melaporkan ke pihak Bareskrim atas tindakan pemberitaan dan perbuatan yang patut kami duga melanggar hukum ke pihak Bareskrim," pungkas Yan.