Monas merupakan cagar budaya yang keaslian sejarahnya harus tetap terjaga.
Politikus PDIP mengusulkan, agar lintasan balapan mobil listrik itu dipindah ke kawasan Ancol, Jakarta Utara dan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat.
"Kalau saran saya lebih bagus, kami enggak hambat Formula E, itu hak gubernur. Tapi di tempat yang lain, jangan di Monas. Ada Ancol (atau) GBK," kata Prasetyo di DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Prasetyo menilai penggunaan Monas sebagai situs sejarah diatur dan dilindungi di dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.
"Sampai di kelilingi sama pagar sama Sutiyoso (mantan gubernur DKI Jakarta), sampai ada Keppres-nya, itu kan ada alasannya," kata dia.
Baca Juga : Kepala BKPM Sampaikan di Depan Jokowi, Ada Gubernur Merasa Seperti Presiden
Prasetyo berharap kepada Anies agar ke depannya lebih memperbaiki komunikasi terhadap seluruh pihak maupun DPRD. Sebab, dalam pemerintahan itu antara legislatif dan eksekutif harus selalu jalan beriringan.
"Buka komunikasi lah. Jangan selalu kepala dinas yang dikedepankan atau sekda dikedepankan. Pak gubernur jawablah pertanyaan, teman-teman doorstop diterima lah," kata dia.
Ketua Umum PDIP singgung kawasan Monas
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung kawasan Monas yang diperuntukkan Pemprov DKI Jakarta sebagai rute balapan Formula E pada 6 Juni 2020 mendatang.
Menurut dia, kawasan Monas merupakan cagar budaya yang tidak boleh dipergunakan untuk apapun termaksud ajang balapan mobil listrik.
"Monas itu di dalam keputusan peraturan itu adalah cagar budaya, tapi jangan pula saya dibentur-benturkan sama Pak Anies. Tapi saya hanya ngomong Monas itu adalah sudah pasti peraturannya cagar budaya," kata Megawati saat pidato pengumuman calon kepala daerah yang diusung PDIP pada gelombang pertama di Pilkada serentak 2020 di DPP PDIP, Jakarta, kemarin.
