Baca Juga: Komentari Banjir Jakarta, Anies: Kebutuhan Dasar Warga akan Dipenuhi
Dalam salah satu diskusi dengan kader Partai, saya pernah dengar langsung mereka berkata dengan nada seperti itu. Kita perlu kantong kantong kemiskinan. Wilayah kumuh yang mudah terserang penyakit. Renta dengan bencana banjir. Kita butuh itu. Karena dari sanalah politik jadi hidup. Orang butuh tempat sandaran dan hope lewat politik. Populisme adalah cara berpolitik untuk mengikat semua orang miskin, yang patuh dan malas berpikir. Jadi kita harus pelihara kemiskinan, agar politik menjadi panglima dan pemegang kunci kebenaran.
Itu sebabnya ketika saya baca di media massa, ABAS memangkas anggaran penanggulan banjir tahun 2018 sebesar Rp 242 miliar. Tahun 2019, Tim Anggaran Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta memangkas anggaran pembebasan lahan waduk dan sungai untuk pengendalian banjir tahun 2019 sebesar Rp500 miliar. Tentu walau alasanya teknis anggaran, namun sebetulnya ABAS sedang melakukan politik anggaran. Untuk apa? agar daerah bantaran kali yang kumuh tetap dibiarkan kumuh. Kemiskinan diperlukan agar program populisnya menjadi icon nasional. Bahwa dia pemimpin yang peduli orang miksin. Bukan pemimpin tukang gusur. Kelak dalam pemilu, narasi ini akan dipakainya.
Baca Juga: Warga Binaan Lapas Kelas II B Nias Selatan, Meninggal dengan Luka di Sekujur Tubuh
Mengapa Komunisme itu jahat dan akhirnya bangkrut? karena ia punya jargon partai kaum preletar ( rakyat jelata ) namun ia memelihara kemiskinan. Sementara populisme lebih jahat lagi. Secara sistem rakyat dipaksa bodoh dalam kemiskinan. Akibatnya rakya tidak tahu hak politiknya dan selalu tergantung kepada pemimpinnya. Hilang daya kritisnya. Paham radikalisme dalam konteks politisasi agama juga punya platform seperti itu. Menjadikan pembelaan orang miskin sebagai narasi politik untuk berkuasa. Tetapi faktanya tidak pernah politisasi agama itu melahirkan kemakmuran kecuali perbudakan cara baru lewat otoriterian atas nama firman Tuhan.
Jadi mengapa ABAS pangkas anggaran penanggulangan banjir? karena dia punya ambisi politik untuk tahun 2024, dan dia butuh narasi populisme itu. “ Anda tahu, saya dipaksa untuk menggusur rakyat demi program normalisasi sungai. Tetapi tidak saya lakukan. Walau resiko saya harus berhadapan dengan istana. Tahu mengapa? karena saya berpolitik keberpihakan. Orang miskin yang saya bela, bukan orang kaya, apalagi elite partai.” Demikian kelak narasi Anies dalam Pemilu. Anies sangat paham bahwa rasio GINI indonesia 38%. Artinya 52% hidup tidak menikmati pemerataan pedapatan. Atau tidak mendapatkan keadilan sosial. Itulah target suara yang dia harapkan untuk mendulang suara tahun 2024 menuju istana. Walau karena itu rakyat Jakarta harus jadi korban banjir...
Erizeli JB (Pecinta Kebijaksanaan)
