Di sisi lain, Yaatulo menyampaikan bahwa Gubernur Sumatera Utara menunjukkan dukungan terhadap pembangunan Kepulauan Nias melalui kolaborasi dengan para kepala daerah se-Kepulauan Nias serta pengalokasian anggaran provinsi untuk mendukung pembangunan di wilayah tersebut.
Menurutnya, kolaborasi lintas pemerintahan menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing Kepulauan Nias.
Hadirkan Keynote Speaker dan Diskusi Panel
Rakernas HIMNI VII 2026 juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan narasumber yang membahas berbagai isu strategis terkait pembangunan, tata kelola hukum, ekonomi, dan kepemimpinan.
Ketua MPO HIMNI, Prof. Yasonna H. Laoly, yang juga merupakan anggota DPR RI dan pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM RI periode 2014–2024, hadir sebagai pembicara utama (keynote speaker). Ia membawakan topik “Penguatan Tata Kelola Hukum dan HAM Menuju Nias Pulau Impian yang Berdaya Saing dan Bermartabat.”
Selain itu, Menteri Keuangan RI Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D., yang juga merupakan anggota MPO HIMNI, turut menyampaikan materi melalui rekaman video (video taping).
Diskusi panel menghadirkan tiga narasumber dengan topik yang berbeda. Dr. Marinus Gea, S.E., M.Ak., anggota DPR RI sekaligus Sekretaris MPO HIMNI, membahas Green Economy dan Blue Economy sebagai pendekatan pembangunan yang memperhatikan potensi ekonomi berbasis lingkungan dan kelautan.
Selanjutnya, Bupati Nias Barat sekaligus Ketua Forum Kepala Daerah (Forkada) Kepulauan Nias, Dr. Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si., M.M., menyampaikan materi mengenai “Kepemimpinan Berbasis Karakter.” Materi ini menyoroti pentingnya karakter dan integritas kepemimpinan dalam mendorong tata kelola pemerintahan serta pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Asisten Pidum Kejati NTB, Dr. Rabani Halawa, S.H., M.H., membawakan topik “Kesadaran dan Kepatuhan Hukum.” Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesadaran hukum sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Rangkaian materi tersebut diharapkan memperkaya perspektif peserta dalam menyusun program organisasi dan memberikan masukan bagi pembangunan Kepulauan Nias yang berkelanjutan.
Evaluasi Program Kerja dan Persiapan Munas HIMNI 2027
Selain membahas isu strategis pembangunan Kepulauan Nias, Rakernas HIMNI VII 2026 menjadi forum evaluasi pelaksanaan program kerja Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HIMNI. Forum ini juga diarahkan untuk menghasilkan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi bagi penguatan organisasi ke depan.
Salah satu agenda penting yang dibahas adalah persiapan Musyawarah Nasional (Munas) HIMNI tahun 2027. Dalam Rakernas tersebut, diputuskan bahwa Munas HIMNI akan dilaksanakan pada 2027 dengan menunjuk Dalizatulo Lase, S.H., M.H., sebagai ketua panitia. Ia merupakan Pelaksana Harian Ketua Umum HIMNI sekaligus Ketua DPP HIMNI yang merangkap Ketua DPD HIMNI Riau.
Adapun penetapan tuan rumah Munas HIMNI 2027 akan diputuskan kemudian, dengan dua alternatif lokasi yang dipertimbangkan, yakni Provinsi Jawa Barat atau Jakarta.
Keputusan ini menjadi langkah awal bagi HIMNI dalam mempersiapkan agenda organisasi yang memiliki peran penting untuk menentukan arah kepemimpinan, konsolidasi, dan keberlanjutan program kerja pada periode berikutnya.
Rakernas HIMNI VII 2026 ditutup dengan kegiatan kebersamaan pada sore hari. Melalui forum ini, HIMNI diharapkan semakin solid dalam menjalankan peran organisasi, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, serta menerjemahkan gagasan Nias Pulau Impian menjadi agenda pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.