NAWACITAPOST.com - Negara yang mengutamakan keadilan sosial seharusnya memastikan pendapatan merata bagi seluruh rakyatnya. Namun, isu-isu ekonomi yang menjadi fokus dalam Debat 2 Pilpres menunjukkan realitas yang jauh dari harapan.
Angka rata-rata pendapatan per kapita sebesar 5.000 USD per tahun yang diumumkan oleh Pemerintah seakan menutupi ketimpangan ekonomi yang masih nyata di sejumlah wilayah, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
"Kenyataannya, sebagian besar daerah, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, masih merasakan kekurangan kesejahteraan," ungkap Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, MPP, dalam keterangannya, Kamis (21/12/2023).
Baca Juga: Mengenal Soto Sampah Jogja: Kolabs Antara Keunikan Nama dan Kelezatan Rasa
Ketidaksetaraan pendapatan yang memprihatinkan tercermin dalam rasio Gini yang masih di atas batas ideal, menimbulkan keraguan terhadap keberhasilan ekonomi yang terkesan diperlihatkan secara selektif. Isu lain yang menjadi fokus adalah transparansi dalam pengelolaan utang negara yang menggemparkan.
Angka utang mencapai Rp8.040 triliun hingga akhir November 2023 menciptakan pertanyaan besar akan penggunaan dana tersebut.
Selanjutnya, perlindungan konsumen dari praktik pinjol ilegal juga menjadi sorotan. Penegakan hukum yang tegas perlu ditingkatkan untuk melindungi masyarakat, terutama profesi guru yang terjerat dalam praktik pinjaman online ilegal.
Baca Juga: Mensos Risma Soroti Kondisi Pasien Katarak di Pulau Buru
Di sisi lain, reformasi perpajakan yang merata dan mendukung petani lokal juga menjadi isu penting. Peningkatan keadilan sosial di Indonesia membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Redistribusi yang lebih efektif, transparansi dalam pengelolaan utang, perlindungan konsumen, dan dukungan untuk sektor pertanian adalah langkah penting dalam membangun fondasi kebijakan yang lebih solid dan adil.
Berikut 5 Isu Ekonomi Dalam Debat Cawapres yang Ditunggu Publik
1. Ketimpangan Pendapatan yang Menonjol
Realitas ekonomi menunjukkan ketidaksetaraan pendapatan yang memprihatinkan di berbagai wilayah Indonesia, dengan rasio Gini masih di atas batas ideal, mengindikasikan ketimpangan ekonomi yang perlu segera diperhatikan.
Baca Juga: 3 Kuliner Legendaris di Jalur Sumbu Filosofi Yogyakarta
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan pendapatan di Indonesia masih cukup tinggi. Pada tahun 2022, rasio gini di Indonesia sebesar 0,384. Angka ini masih di atas batas ideal yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu 0,3.
2. Utang Negara dan Transparansi Pengelolaannya