NAWACITAPOST.COM - Pada tanggal 2 November 2023, pegiat media sosial sekaligus politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, menyindir aksi beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) universitas ternama seperti BEM UI dan UGM yang mengkritik praktik politik dinasti menjelang Pemilihan Presiden 2024. Ade Armando merasa ironis dengan kritik tersebut, mengingat menurutnya politik dinasti sebenarnya terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, mengetahui pernyataan tersebut memberikan tanggapannya saat ditemui di Kompleks Kepatihan Yogyakarta pada Senin, 4 Desember 2023. Sultan tidak mempersoalkan pernyataan Ade Armando dan menyatakan bahwa komentar boleh diberikan.
"Ya boleh aja, wong (Ade Armando) ngomong aja. Komentar boleh, komentar kok nggak boleh. Boleh saja," ujarnya dengan santai.
Tidak merasa tersinggung, Raja Keraton Yogyakarta hanya mempertanyakan pengertian dinasti yang disebutkan oleh Ade Armando. Sultan menekankan agar Ade Armando melihat sejarah panjang DIY, yang mendapatkan hak keistimewaan hingga lahirnya Undang-undang Keistimewaan DIY Nomor 13 Tahun 2012.
Dalam konteks Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, Sultan menyoroti Pasal 18B ayat (1), yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
"Kalau nggak keliru (salah) ya (UUD 1945 pasal 18) yang menyangkut masalah pengertian Indonesia itu menghargai asal usul tradisi DIY," katanya.
Sultan menegaskan bahwa Undang-undang Keistimewaan DIY menetapkan Raja Keraton Yogyakarta sebagai Gubernur DIY dan Adipati Kadipaten Pakualaman sebagai Wakil Gubernur DIY. Oleh karena itu, Sultan mengundang masyarakat untuk merujuk pada isi UUD 1945 dan UU Keistimewaan DIY untuk menanggapi kritik politik dinasti yang dilontarkan Ade Armando.