"Saya berharap, mereka juga menggaungkan hal ini agar masyarakat mengetahui bahwa ketika mereka nanti terpilih jadi presiden dan wakil presiden ada perhatian khusus untuk DOB," kata Kornelius Wau.
Ganjar sebelumnya memang pernah menyatakan, pemekaran wilayah perlu dipertimbangkan apabila dirinya terpilih menjadi presiden RI selanjutnya. Sementara itu, pasangan capres-cawapres lainnya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum menyampaikan terkait pemekaran daerah.
Menurut Kornelius, salah satu alasan capres lain belum punya niatan untuk melakukan pemekaran daerah karena tidak memandang sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan lokal. Di sisi lain, pengalaman Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah membuatnya sangat memahami tantangan dalam pelayanan di daerah terpencil yang jauh dari jangkauan provinsi atau pusat pemerintahan.
"Dengan pengalaman itu, sangat mudah bagi Ganjar-Mahfud untuk merumuskan bahwa pemekaran itu merupakan salah satu cara untuk memperpendek rentang kendali dan pelayanan untuk masyarakat," kata Kornelius Wau.
Data menggambarkan bahwa puluhan bahkan ratusan usulan pemekaran daerah tertahan oleh kebijakan moratorium yang diinisiasi oleh pemerintahan Jokowi. Implikasinya, jika kebijakan-kebijakan pemerintahan saat ini diteruskan, moratorium ini kemungkinan besar akan berlanjut. Hal ini mendorong harapan wilayah-wilayah yang menginginkan pemekaran akan terhenti.
Keterkaitan antara pemekaran daerah dan fokus anggaran pada pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi titik krusial dalam kebijakan pemerintahan. Meskipun IKN menjadi kebanggaan bagi masyarakat umum, hal ini tidak secara langsung meningkatkan kesejahteraan di seluruh wilayah, terutama di pulau-pulau terpencil.
"Masyarakat di belahan berbagai pulau itu tidak serta merta menikmati kemajuan dan kesejahteraan karena IKN. Tetap saja pemekaran di wilayah itu adalah satu instrumen yang bisa mempermudah tercapainya kesejahteraan di wilayahnya," kata Kornelius Wau.