Sementara itu, berdasarkan Indeks Desa Membangun tahun 2023, terdapat 11.450 desa mandiri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kendati demikian, masih terdapat 12.018 desa dengan status tertinggal hingga sangat tertinggal yang memerlukan pendekatan pembangunan lebih lanjut.
Melihat kondisi tersebut, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Sorni Paskah Daeli mengatakan, ketepatan dan akurasi data memiliki peran yang esensial dalam pembangunan perdesaan. Menurutnya data yang tepat dan akurat menjadi pondasi bagi perencanaan, implementasi, dan pemantauan berkelanjutan dari berbagai program pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat perdesaan, khususnya bagi desa dengan status masih tertinggal.
Selain itu, Sorni juga menyampaikan melalui data yang akurat, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dapat merencanakan alokasi sumber daya yang bijak, mengidentifikasi prioritas pembangunan yang sesuai, dan memastikan dana pembangunan digunakan secara efisien dan berdampak positif bagi komunitas perdesaan.
“Ini (Dasbor Desa) adalah kunci dalam menyediakan dukungan data serta informasi yang dibutuhkan kementerian dan lembaga dalam membangun desa. Kami rasa masa depan Indonesia itu ada di desa, maka dari itu mendorong kemajuan desa melalui integrasi data dan informasi yang akurat mutlak dilakukan,” ujar Sorni.
Selain peluncuran aplikasi Dasbor Desa, digelar juga seminar kolaborasi pembangunan desa yang menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman, Dosen Universitas Negeri Malang Zulkarnain, Kepala Desa Totallang Sulawesi Tenggara Hasnawati, dan Direktur Agripana Group Ananda D. Priantara.
Sementara itu, sejumlah pimpinan dari kementerian dan lembaga juga nampak hadir, diantaranya Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet Yuli Harsono, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Raden Suhartono, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Kemenkeu Arif Wibawa, Kepala Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT Teresia Junidar, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri Paudah, Kepala Tim Kebijakan TNP2K Elan Satriawan, serta Tenaga Ahli Utama KSP Usep Setiawan.
