SesKemenKopUKM Sampaikan 6 Fokus Pengembangan Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Tahun 2025-2029

"Arah kebijakan berikutnya adalah regenerasi dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi. Juga, perbaikan mekanisme pengawasan dan penjaminan simpanan pada koperasi melalui pembentukan Otoritas Pengawasan Koperasi atau OPK," ujar Arif.

Baca Juga: Menko Luhut: Pushidrosal Memiliki Peran Penting dalam Mencapai Visi Indonesia 2025

Yang tak kalah penting, kata Arif, arah kebijakan pengembangan dan penguatan yang diprioritaskan pada UMKM dan koperasi produksi untuk dapat menciptakan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas.

"Antara lain, memperkuat koperasi sebagai aggregator dan konsolidator UMKM, khususnya usaha mikro dan menginisiasi koperasi produksi untuk memiliki saham dalam BUMN di sektor produksi seperti perkebunan dan pertambangan," ucap Arif.

Dalam kesempatan tersebut, SesKemenKopUKM memaparkan beberapa target bidang koperasi, UMKM, dan kewirausahaan yang tercantum dalam Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045 yang nantinya akan diturunkan dalam target RPJMN Tahun 2025-2029.

"Yaitu, rasio volume usaha koperasi terhadap PDB dengan target pada tahun 2045 sebesar 10%, proporsi jumlah UKM dengan target sebesar 5%, hingga rasio kewirausahaan dengan sebesar 8%," ujar Arif.

Bagi Arif, target-target tersebut membutuhkan usaha transformatif untuk mencapainya. "Dan tugas kita adalah membumikan target tersebut dalam target-target jangka menengah yang dicantumkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan Renstra KemenkopUKM Tahun 2025-2029," kata SesKemenKopUKM.

Lebih dari itu, Arif menekankan bahwa program yang direncanakan guna mencapai target-target tersebut, harus memperhatikan kondisi kewilayahan. "Tujuannya, agar setiap daerah di Indonesia dapat memiliki komoditas lokal unggulan yang eksis secara nasional," kata Arif.