Diprediksi Gagal Masuk Senayan, PPP Buka Peluang Jadi Oposisi

NAWACITAPOST.COM - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy, menegaskan bahwa ada dorongan partainya mengambil sikap oposisi. Meskipun ada pernyataan dari Ketua Bappilu PPP, Sandiaga Uno, yang menyatakan bahwa PPP merasa terhormat jika diajak bergabung membangun bangsa.

Romahurmuziy, atau yang akrab disapa Rommy, mengatakan bahwa pernyataan Sandiaga belum menandakan bahwa PPP akan bergabung dengan pemerintahan baru.

"Sebagaimana disampaikan Pak Sandi, itu adalah di antara aspirasi pribadi yang berkembang dan belum ada keputusan apa-apa di tingkat partai," kata Rommy, Kamis (29/2/2024).

Baca Juga: Buah Bluberi: Pilihan Sehat untuk Mengatasi Tekanan Darah Tinggi

Menurut Rommy, dorongan untuk PPP mempertahankan sikap oposisi berasal dari kadernya di tingkat daerah. Dia menekankan bahwa PPP memiliki pengalaman sebagai partai oposisi selama lebih dari separuh usianya yang telah berumur 51 tahun.

Saat ini, lanjut Rommy, belum ada sikap resmi yang diambil oleh PPP terkait pemerintahan baru ke depan. Menurut dia, PPP saat ini sedang fokus pada pengawalan perhitungan suara pemilu 2024, hingga tuntas di tingkat nasional pada 20 Maret mendatang.

"Saat ini PPP konsentrasi pada pengawalan perhitungan suara mulai dari pleno-pleno penghitungan suara berjenjang yang beberapa masih berlangsung di tingkat kecamatan sampai tuntas di tingkat nasional 20 Maret nanti," tandasnya.

Baca Juga: Sempat Viral Tragedi Vina di Cirebon, Ini Sinopsis Film Vina Sebelum 7 Hari!

Sementara itu, merujuk hasil penghitungan suara sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam situs pemilu2024.kpu.go.id hingga Kamis (29/2/2024) pukul 18.00 WIB, hanya 8 dari 18 partai politik peserta Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Menurut real count sementara KPU ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kini memiliki perwakilan di parlemen, tak lolos parliamentary threshold.