Sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI: Menuju Spiritualitas Keugaharian dan Demokrasi Berkualitas

NAWACITAPOST.COM - Dalam atmosfer keramahtamahan dan kebersamaan, Tritunggal Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menggelar pertemuan tahunan Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) dari 26 hingga 29 Januari 2024.

Acara ini berlangsung di Tuapejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, dan melibatkan 343 peserta yang disambut dengan hangat oleh Gereja Kristen Protestan Mentawai (GKPM) dan PGI Wilayah Sumatera Barat.

Kesuksesan pertemuan ini tidak hanya berkat kerjasama antara gereja dan PGI, tetapi juga dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Sekretaris Umum Dewan Gereja Sedunia.

Baca Juga: Potensi Minyak Di Pendalian IV Koto 400 BBLS/Har, Pemkab Rohul Dukung SKK Migas Sumbagut

Sidang ini mencerminkan perkembangan positif dalam kehidupan ekumenis, dengan gereja-gereja anggota aktif sebagai tuan rumah, mendukung program kerja PGI di berbagai wilayah.

Laporan Majelis Pekerja Lengkap juga menggambarkan kondisi keuangan yang lebih baik, memberikan harapan bagi gereja-gereja di Indonesia dalam peran mereka sebagai saksi iman, harapan, dan cinta kasih di dunia yang dimiliki Allah.

Mengambil tema "Spiritualitas Keugaharian: Membangun Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadilan Serta Politik yang Bermoral dan Beretika," peserta sidang menikmati keindahan alam Mentawai sambil memprihatinkan keterbatasan pembangunan infrastruktur di pulau ini.

Baca Juga: Capai Rp103,85 Triliun, Realisasi Investasi Provinsi Banten 5 Besar Nasional

Dalam sorotan infrastruktur yang minim di tengah gemerlap pembangunan nasional, sidang menyoroti perlunya perhatian pemerintah untuk memberdayakan masyarakat Mentawai.

Pentingnya membangun ekonomi daerah tanpa merugikan alam dan penduduk setempat menjadi fokus, dengan pesan khusus tentang memanfaatkan kearifan lokal masyarakat adat sebagai sumber hikmat dalam membangun peradaban bangsa.

Dalam konteks politik elektoral, sidang menyuarakan keprihatinan terhadap hilangnya etika politik para penyelenggara negara. Mereka menegaskan bahwa demi kualitas demokrasi, semua penyelenggara negara, termasuk presiden, harus bersikap netral dalam Pemilu.

Baca Juga: Jorok!! Buang Sampah Sembarangan di Pinggir Jalan Prabu Siliwangi Jombang

Mereka menyerukan kepada umat Kristiani untuk terlibat aktif dalam mengawal Pemilu agar berjalan tanpa tekanan dan kecurangan, termasuk dalam bentuk politik uang.