Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Mendagri bernomor 440/2688/SJ Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
"Bagi TKI yang memiliki gejala/symtomatik Covid-19 Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan/atau positif terpapar Covid-19, maka dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 untuk ditempatkan pada tempat isolasi yang telah disiapkan sesuai protokol penanganan Covid-19," kata Tito dalam surat tersebut.
Lebih lanjut, Tito menyatakan isolasi bagi TKI terinfeksi corona itu dapat dilakukan di tempat khusus sesuai protokol penanganan Covid-19. Kepala Daerah dapat memanfaatkan fasilitas milik Pemda maupun fasilitas milik swasta yang telah bekerjasama dengan rumah sakit.
"Sebagai rujukan langsung bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVlD-19 bila membutuhkan penanganan lebih lanjut," kata Tito.
Selain itu, Tito turut meminta Kepala Daerah memperbolehkan TKI yang memiliki kriteria sehat dan tak memiliki gejala corona kembali ke daerahnya masing-masing. Meski demikian, TKI yang nirgejala itu akan berstatus akan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan memberlakukan isolasi mandiri selama 14 hari.
Baca Juga : Walikota Medan Pantau Ketersediaan Cairan Disinfektan
"Serta diberikan bantuan selama isolasi mandiri, berupa: pemberian masker; sarung tangan; pembersih tangan berbentuk gel/cairan; sabun cuci tangan; suplemen Vitamin C dan Vitamin E; dan pelaksanaan rapid test," kata dia.
Tito secara khusus juga menginstruksikan Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Riau, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara yang wilayahnya menjadi pintu masuk kedatangan para TKI dari Malaysia.
Ia meminta agar para kepala daerah itu tetap menerima proses pemulangan TKI dari Malaysia baik yang melalui jalur resmi mau pun jalur lain.
