Jakarta NAWACITA - Pengamat politik menilai, pertemuan sejumlah tokoh petinggi parpol Koalisi Indonesia Adil Makmur dengan capres petahana Joko Widodo (Jokowi) merupakan sinyal retaknya koalisi pengusung capres Prabowo-Sandi tersebut.

Pengamat politik yang juga Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dinilai sebagai sinyal kuat keretakan itu.

Soal sikap Zulkifli Hasan atau Zulhas yang berkomunikasi dengan Presiden Jokowi, Adi menilai, meskipun PAN bisa saja berdalih pertemuan dengan Jokowi terbilang biasa dan kebetulan menghadiri kenegaraan, namun Adi mempertanyakan, mengapa Ketum PAN tersebut tak langsung pulang saat itu.

"Kalau alasannya di acara yang sama, kenapa Zulhas enggak langsung pulang saja setelah pelantikan," kata Adi.

Apalagi belakangan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf melalui Abdul Kadir Karding mengaku mendengar informasi Zulhas meminta kursi pimpinan DPR atau MPR pada Jokowi.

Adi menilai PAN memang memiliki riwayat selalu berada di dalam koalisi pemerintah. Meskipun calon yang diusungnya kalah, PAN cenderung akan memilih untuk tidak menjadi oposisi.

Adi mengingatkan, pada Pilpres 2014 lalu, ketika Ketum PAN Hatta Rajasa menjadi cawapres Prabowo kemudian kalah, PAN tidak segan membelot bergabung ke kubu pemenang pilpres. PAN bahkan mendapat jatah satu kursi menteri di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.

"Di sisi lain, PAN juga masih cukup seksi untuk diajak gabung ke koalisi pemerintah karena mereka mewakili kelompok Islam tertentu, yaitu Muhammadiyah. Jadi penyeimbang politik juga," kata Adi.
Manuver PAN bukan cuma soal kedatangan Zulhas ke Istana. Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menyebut pembahasan arah koalisi PAN untuk keluar dari barisan Prabowo-Sandi akan dilakukan mengingat pemilu telah usai.

Sementera Politiku PAN yang juga Wali Kota Bogor Arya Bima menyebut mengungkapkan terdapat perbedaan suara kader partainya di grup WhatsApp. Dikatakan Bima ada suara yang ingin PAN tetap di koalisi Adil Makmur, dan ada yang membuka segala kemungkinan.

Sekjen PAN Eddy Suparno membantah pernyataan Bara Hasibuan bahwa partainya sedang membuka opsi keluar dari koalisi Adil Makmur pasangan calon 02 selesai digelar.

"Kita tetap konsisten berada di koalisi Adil Makmur," kata Eddy.

Adi pun menyinggung gelagat Demokrat terbaru, yakni ketika Wasekjen Andi Arief menyebut ada 'setan gundul' dalam koalisi Prabowo-Sandi.

Menurut Adi, tidak terlalu penting siapa 'setan gundul' yang dimaksud. Adi mengatakan hal yang perlu disoroti adalah sikap Andi sendiri. Menurutnya, hal itu representasi kegusaran Demokrat di koalisi Prabowo-Sandi.

Menurutnya, wajar jika Demokrat keluar dari koalisi di kemudian hari. Adi menganggap apa yang diucapkan Andi tidak guyon belaka, tetapi lebih kepada rasa tidak nyaman Demokrat terhadap situasi yang ada.

"Setan gundul itu adalah free rider yang cukup dominan di 02. Andi Arief merasa tidak nyaman dengan itu. Setan gundul itu tidak berkontribusi tapi cukup dominan," ucap Adi.

AHY yang menemui Jokowi di Istana Negara, ditambah lagi Menko Polhukam Wiranto yang menemui Susilo Bambang Yudhoyno di Singapura dalam waktu yang berdekatan, dinilai Adi, itu semua merupakan sinyalemen bahwa Demokrat sedang melakukan penjajakan.

Adi tidak heran jika koalisi pengusung paslon pilpres tidak bertahan lama. Menurutnya, itu adalah konsekuensi dari sistem pemerintahan presidensial multipartai.

Koalisi, kata Adi, hanya terbentuk untuk mengusung paslon peserta pilpres saja. Koalisi tidak terbentuk atas dasar kesamaan ideologi. Karenanya, koalisi akan bubar apabila paslon yang diusungnya kalah di pilpres.

"Prabowo atau Badan Pemenangan Nasional juga sudah tidak berhak mengintervensi sikap politik partai pengusungnya karena pilpres sudah selesai," kata Adi.

"Prabowo pun tidak punya hak memaksa mereka terus terusan berada di koalisi Indonesia Adil Makmur," lanjutnya.