Jakarta NAWACITA – Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM memaksimalkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Lapas dan Rutan di Indonesia pada gelaran Pemilu dan Pilpres 2019.

Dirjen PAS Kemenkumham Sri Puguh Utama mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya masih berupaya melakukan rekam cetak KTP Elektronik di lapas dan rutan di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukannya bekerjasama dengan Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Sri Puguh Utami menyampaikan hal tersebut di Graha Bakti Pemasyarakatan Jakarta Pusat pada Senin (25/3).

"DPT nya sedang dimaksimalkan jadi kita tetap bekerjasama dengan Disdukcapil bagi yang belum mendapatkan rekam cetak (e-KTP) sekarang sedang diberesi. Jadi (DPT) terus bergerak. Mudah-mudahan ada tambahan untuk DPT-nya," kata Utami.

Dalam upaya tersebut, lanjut dia, pihaknya akan membangun Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lapas dan rutan. TPS itu akan dibangun sesuai dengan jumlah pemilih.

Utami menjelaskan, jumlah minimal untuk pembuatan satu tempat suara di lapas atau rutan adalah tujuh puluh DPT.

"TPS nya nanti tergantung dari jumlah pemilih. Jadi ketika misalnya ada 70 penghuni pemilih nah itu ada TPS nya di dalam (lapas). Tapi kalau kurang dari itu bergabung di luar," kata Utami.

Utama menegaskan kembali jumlah TPS yang akan dibangun itu belum bisa dipastikan dari sekarang, karena terantung dari jumlah pemilih yang ada.

"Kita ada 522 lapas dan rutan, yang pasti TPS-nya banyak. Nanti, tergantung sekali lagi dari jumlah pemilih. Minimalnya 70 satu TPS. Jadi misalnya Cipinang ada 2100 ya ada sekitar 30 dan TPS tapi nanti kita lihat. Kemampuan kita untuk melakukan pelayanan agar hak-hak politik Mereka bisa dipenuhi," pungkas Utami.