hukum

Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Malang dan Pemkab Malang Amankan 3,27 Juta Batang

Senin, 16 November 2026 | 21:11 WIB

MALANG — Bea Cukai Malang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang membongkar peredaran 3.278.852 batang rokok ilegal bernilai Rp4,91 miliar yang mengancam kerugian keuangan negara hingga Rp2,47 miliar.

Pengungkapan barang kena cukai (BKC) ilegal berupa hasil tembakau tersebut disampaikan dalam konferensi pers penetapan barang yang menjadi milik negara (BMMN) di éL Hotel Malang, Karangploso, Kabupaten Malang, pada Selasa (10/11).

Dilansir dari unggahan akun Facebook Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Malang, Senin (16/11/2026), pengungkapan ini menjadi bukti nyata transparansi, akuntabilitas pengawasan, sekaligus komitmen tegas pemerintah dalam memberantas peredaran rokok ilegal.
 

Sinergi Pengawasan Lintas Instansi

Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi nyata antara Bea Cukai Malang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang, serta aparat penegak hukum (APH) selama periode Juni hingga September 2026.

Berdasarkan Surat Persetujuan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Nomor S-304/MK/KN.4/2026 dan S-305/MK/KN.4/2026 tertanggal 20 Oktober 2026, jutaan batang rokok tanpa pita cukai sah itu resmi berstatus sebagai BMMN.
 
Nilai keseluruhan barang ditaksir mencapai Rp4.911.093.620,00 dengan potensi kerugian penerimaan negara sebesar Rp2.471.222.632,00.

“Penindakan ini bukan semata-mata tentang mengamankan barang ilegal, tetapi juga merupakan bentuk komitmen kami dalam menjaga penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Kami mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Malang, aparat penegak hukum, masyarakat, serta rekan-rekan media. Pemberantasan rokok ilegal membutuhkan keterlibatan dan kepedulian bersama agar peredarannya dapat terus ditekan,” ujar Johan Pandores.
 
 
 
 
 
 

Dukungan Anggaran Daerah dan Layanan Perizinan

Operasi gabungan bersama Satpol PP Kabupaten Malang ini didukung penuh melalui alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026.
 
Dukungan tersebut mempertegas peran aktif pemerintah daerah dalam memperketat pengawasan lapangan, berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II dan aparat penegak hukum lainnya.

Selain penindakan, Bea Cukai Malang mengimbau masyarakat untuk tidak memproduksi, memperjualbelikan, maupun mengonsumsi rokok ilegal, serta segera melapor apabila menemukan indikasi pelanggaran cukai di lingkungannya.
 
Bagi warga yang ingin merintis bisnis di sektor hasil tembakau secara legal, negara membuka pintu pendampingan penuh.

“Bagi masyarakat yang berminat menjalankan usaha di bidang industri hasil tembakau, Bea Cukai telah menyediakan layanan konsultasi dan informasi mengenai tata cara perizinan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa dipungut biaya,” ujarnya.

Melalui sinergi berkelanjutan antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat, Bea Cukai Malang bersama Pemkab Malang memastikan operasi pemberantasan rokok ilegal akan terus digencarkan demi mengamankan penerimaan negara dan menjaga persaingan usaha yang sehat.(Redaksi)

Terkini