NAWACITAPOST.COM - Kemenkumham Jabar melaksanakan rapat kunjungan kerja dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, pada Senin, (4/3/2024).
Rapat ini dilaksanakan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata kelola regulasi, dengan membahas harmonisasi rancangan peraturan daerah di Jawa Barat.
Rapat ini diikuti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya, Kepala Divis Pemasyarakatan, Kusnali, Kepala Divisi Administrasi, Itun Wardatul Hamro, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Andi Taletting Langi, Kepala Bidang Hukum, Lina Kurniasariserta, Kepala Subbidang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Suhartini, Kepala Subbidang Penyuluhan, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, Febri Putra Pratama serta perwakilan dari Bappenas RI, yaitu Direktur Hukum dan Regulasi, Dewo Broto Joko Putranto, Koordinator Bidang Pembangunan Hukum, Tanti Dian Ruhama, Perencana Ahli Utama, Pak Arif Christiono, dan JFU Kanwil Kemenkumham Jabar.
Baca Juga: Kanwil Kemenkumham Jabar Laksanakan Bimtek Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
Rapat ini bertujuan untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Kanwil Kemenkumham Jabar dalam melakukan harmonisasi Ranperda, serta untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Bappenas RI dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas Ranperda di Jawa Barat.
Rapat ini diawali dengan sambutan dari Kakanwil Kemenkumham Jabar, R. Andika Dwi Prasetya. Ia menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja dari Bappenas RI, yang menunjukkan perhatian dan dukungan terhadap tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham Jabar dalam bidang tata kelola regulasi. Ia juga mengharapkan agar rapat yang pertama ini dapat menjadi keberlangsungan kolaborasi untuk kedepan dan seterusnya.
Para peserta rapat melaksanakan diskusi dan pembahsaan mengenai raperda juga menyampaikan berbagai usulan yang dapat membantu dan memperbaiki proses harmonisasi Perancangan raperda seperti meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, mempercepat proses dan respons dari pemerintah daerah, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemerintah daerah tentang pentingnya harmonisasi Raperda, serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Kanwil Kemenkumham Jabar dengan Bappenas RI.