NAWACITAPOST.COM - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Reynhard Silitonga, tegaskan nilai akuntabilitas menjadi poin yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini disampaikan Reynhard dalam Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan (Rakernis) Tahun 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (27/02/24).
Acara ini juga dihadiri oleh Kakanwil Kemenkumham Jabar, R. Andhika Dwi Prasetya, Kakanwil DKI Jakarta, Ibnu Chuldun, Kakanwil Banten, Dodot Adikoeswanto, Pimpinan Tinggi Pratama Ditjen Pemasyarakatan, Kepala Divisi Pemasyarakatan seluruh Indonesia dan perwakilan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
Dalam sambutannya, Dr. Reynhard Silitonga menggaris bawahi pentingnya deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan. "Deteksi dini merupakan kunci utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan," ujarnya.
Baca Juga: Kemenkumham Jabar Ikuti Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
Melalui akuntabilitas, sambungnya, seluruh pegawai di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) sebagai bagian pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan setiap aktivitas/program kerja serta output dan outcome atas kinerja kepada masyarakat.
“Bapak dan Ibu harus memahami siklus proses dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP, mulai dari perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, hingga evaluasi kinerja. Ini semua berkesinambungan dan juga berdampak bagi aspek kinerja kita secara keseluruhan. Dengan dilaksanakannya SAKIP secara tepat dan bersinergi, niscaya peningkatan kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan dapat tercapai,” ungkap Reynhard.
Adapun Rakernis Pemasyarakatan Tahun 2024 ini mengangkat tema “Pemasyarakatan PASTI Berdampak” serta dihadiri Pimpinan Tinggi Pratama Ditjenpas, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) seluruh Indonesia, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dari sejumlah wilayah.
Baca Juga: Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas, Kemenkumham Jabar Digandeng SKPD Kabupaten Bandung
Rakernis ini diharapkan menjadi wadah untuk saling bertukar pikiran dan berdiskusi demi memberikan kinerja terbaik sehingga kualitas Pemasyarakatan makin meningkat dan memberikan dampak baik bagi masyarakat.
“Kita menyadari tantangan dalam mencapai good governance tentu akan selalu ada. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP dan penerapan Manajemen Risiko (MR) menjadi penting. SPIP dan MR diharapkan mampu menjadi jembatan untuk mengatasi hambatan dalam mencapai misi organisasi. Ditjenpas terus berupaya untuk menyosialisasikan semangat anti korupsi dan penilaian indeks kepatuhan pelayanan publik. Hal ini juga berkaitan erat dengan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang dicanangkan pada satuan kerja (satker) Pemasyarakatan,” lanjut Reynhard.
Perlu diketahui, selama tahun 2023, sebanyak 50 satker Pemasyarakatan berhasil meraih predikat WBK. Dirjenpas menyampaikan apresiasi dan berharap seluruh predikat tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan menjadi WBBM.
Ia juga berpesan kepada seluruh Kadivpas untuk terus memastikan target kinerja, pengelolaan keuangan, dan kualitas pelayanan di UPT Pemasyarakatan dapat dilaksanakan sesuai target dan tepat waktu.
Hal ini dikarenakan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang akan sangat berpengaruh pada kualitas layanan kepada masyarakat dan penilaian kinerja sepanjang tahun berjalan.