Shulby mengatakan, jika tata kelola pemerintahan yang baik merupakan upaya pencegahan korupsi. "Pengelolaan pengaduan adalah bagian yang tidak terpisahkan, bahkan merupakan ruh dari pelayanan publik. Tidak ada layanan publik berkualitas tanpa pengaduan," ujar Shulby.
Dijelaskan Shulby, apabila kita serius dalam mengelola pengaduan, maka dapat dijadikan feedback dalam mengukur kualitas pelayanan. Pengelolaan pengaduan yang ideal dapat dijadikan bahan dalam penyusunan kebijakan dan program.
“Kunci keberhasilan penanganan pengaduan yaitu adanya komitmen pimpinan, dan yang paling penting yaitu pengawasan. Jika pengawasan tidak dibudayakan, maka akan terus ditemukan perilaku koruptif di sekitar kita,” pungkas Shulby.
Shulby berharap, materi yang disampaikan dapat menjadi salah satu upaya dalam kolaborasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di Kepulauan Bangka Belitung.
Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri dari Pimpinan Tinggi Pratama, para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi, serta perwakilan pegawai dari setiap Divisi dan UPT.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kunrat Kasmiri), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Fajar Sulaeman Taman), para Pejabat Administrator, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Pulau Bangka.
