NAWACITApost.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Kanwil Kemenkumham Papua) melaksanakan pelaksanaan Pra Rekonsiliasi Pemuktakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun Anggaran 2023 pada Senin, (3/7/2023).

Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari mulai 3- 5 Juli 2023 ini dihadiri oleh seluruh Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Keimigrasian serta Operator GLP dan Operator BMN jajaran Satker di wilayah Papua baik secara langsung maupun melalui zoom meeting.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi Hendrik Pagiling, Kepala Divisi Keimigrasian Ian Fidihanto Markos, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Muhamad Mufid, Kabag Umum, Dina Aplena, Kabag Program dan Humas Vicktor Lucky Maturbongs dan Kasubbag pengelolaan keuangan dan BMN, Alwi beserta JFT/JFU pada Subbagian Keuangan Kanwil Kemenkumham Papua serta Narasumber dari Biro Keuangan, KPPN Jayapura serta KPKNL Jayapura.

Kegiatan diawali oleh laporan ketua panitia Kabag Umum Dina Aplena, yang mana menjelaskan laporan secara rincih jalannya kegiatan Pra Rekonsiliasi Pemutahiran Data Laporan Keuangan Dan BMN Semester I Tahun Anggaran 2023.

Kemudian acara dibuka oleh Kakanwil Kemenkumham Papua Anthonius M Ayorbaba dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi Hendrik Pagiling, yang mengingatkan hadirin dan peserta mengenai pentingnya pelaporan keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel. Kementerian Hukum dan HAM sebagai pengguna APBN memiliki kewajiban untuk melaporkan keuangan dengan baik, karena dana yang digunakan berasal dari publik. Meskipun kegiatan ini dilaksanakan secara virtual, hal tersebut tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban pelaporan keuangan yang akurat.

Sejak tahun 2022, Kementerian Keuangan telah menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) kepada seluruh Kementerian/Lembaga. Oleh karena itu, pemprosesan transaksi keuangan dan barang milik negara dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara telah sepenuhnya menggunakan SAKTI.

Meskipun aplikasi ini memudahkan proses pelaporan keuangan, faktor penentu utamanya tetaplah sumber daya manusia. Regenerasi dan penyegaran organisasi melalui rotasi personel diharapkan dapat memperkuat pemahaman terkait implementasi SAKTI sebagai fondasi menuju peningkatan kualitas Kementerian Hukum dan HAM Papua.

Kadivmin juga menyampaikan maksud Kegiatan Pra Rekonsiliasi dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua ini merupakan persiapan dalam rangka menghadapi Rekonsiliasi Tingkat Nasional atau Rekonsiliasi Pusat yang dilaksanakan oleh kementerian Hukum dan HAM RI. Sehingga berpengaruh bagi penyusunan laporan keuangan tingkat kementerian, yang pada akhirnya akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hendrik juga menambahkan, "kegiatan ini juga dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel sehingga diharapkan bisa membangkitkan upaya dalam rangka peningkatan penyusunan laporan keuangan Kemenkumham Papua serta dapat menghasilkan Laporan Keuangan dan Laporan BMN yang berkualitas yakni Laporan Keuangan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)," ucap Hendrik.

"Saya perlu mengingatkan terus kepada semua jajaran dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, agar bekerja dengan integritas yang tinggi dan berpedoman pada Resolusi Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2023 yaitu, Semakin Pasti dan Berakhlak dengan bekerja secara cepat, tepat dan hasilnya akuntabel. Sehingga target-target kinerja yang telah ditetapkan ditahun ini dapat kita raih bersama-sama," ujarnya.

"Akhirnya saya menyampaikan selamat bekerja dan mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan saya harapkan, apa yang saudara kerjakan dapat membawa perubahan yang lebih baik terhadap data pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dan terlebih Khusus untuk Kemeterian Hukum dan HAM yang kita cintai ini," pungkas Kadivmin saat menutup sambutannya.

Kegiatan tersebut diakhiri dengan foto bersama dan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh para Narasumber diikuti oleh seluruh peserta yang terdiri dari dari operator BMN satuan kerja dilingkungan Kemenkumham Papua.