Kanwil Kemenkumham Jabar Hadiri Pembukaan Seminar Nasional Bisnis dan HAM

NAWACITAPOST.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) menghadiri secara daring acara pembukaan Seminar Nasional Bisnis dan HAM tentang Implementasi Kerja Layak yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham RI yang bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO) pada Rabu, (21/08/2024).

Dari ruang rapat Sahardjo, Kanwil Jabar, Kepala Kantor Wilayah Masjuno bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi, Kepala Subbidang P3HAM Dani Kusmawan serta para pegawai Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jabar mengikuti jalannya kegiatan pembukaan Seminar yang diikuti oleh seluruh Kanwil Kemenkumham se-Indonesia secara virtual.

Acara seminar nasional yang diselenggarakan dalam rangka Penguatan Strategi Nasional Bisnis dan HAM, khususnya terkait dengan kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia ini dibuka dengan penyampaian sambutan dan keynote speech oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor, Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra, Employment Specialist ILO Diego Rei dan Wakil Ketua Urusan Ketenagakerjaan APINDO Darwoto.

Baca Juga: Kasus Dugaan Penistaan Agama Wanda Hara, Polisi Cek TKP dan Periksa 4 Saksi

Dalam sambutannya disampaikan bahwa melalui seminar ini diharapkan bisa memberikan solusi terhadap berbagai tantangan dalam ketenagakerjaan di Indonesia, antara lain melalui peningkatan kesadaran tentang pekerjaan yang layak dan hak pekerja, serta evaluasi yang relevan terhadap aturan & undang – undang ketenagakerjaan.

Dirjen Dhahana dalam kesempatannya juga mensosialisasikan aplikasi Prisma (Penilaian Risiko Bisnis dan HAM) kepada para hadirin, yang mana melalui aplikasi ini perusahaan bisa mengidentifikasi risiko dampak HAM dari suatu aktifitas bisnis.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada ILO dan Pemerintah Jepang atas dukungannya dalam penyelenggaraan Seminar Nasional ini, semoga melalui kegiatan ini bisa terwujudnya penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (P5HAM) khususnya terkait implementasi kerja yang layak,” ucap Dirjen Dhahana dalam sambutannya membuka kegiatan ini secara resmi.