NAWACITAPOST.COM – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau laksanakan Rapat Presentasi Proposal Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK – SPKP) serta Indeks Integritas Organisasi.
Yang mana, Kegiatan SPAK - SPKP serta Indeks Integritas Organisasi ini, dalam rangka, untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
Rapat bertempat di ruang serbaguna Ismail Saleh, Kanwil Kemenkumham Riau yang diikuti oleh operator aplikasi survei 3AS di lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau, Senin (25/3/2024).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir dalam sambutannya melalui Kepala Divisi Administrasi Johan Manurung menyampaikan bahwa, Rapat Presentasi Proposal ini sangat relevan untuk dijadikan masukan bagi pemangku Tugas dan Fungsi (Tusi) seluruh jajaran.
Hal ini lanjutnya, dalam rangka mewujudkan zona integritas meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK – WBBM).
“Survei ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui pendapat masyarakat atas pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dengan survei yang berkelanjutan, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik,” ungkap Johan Manurung.
Baca Juga : kalapas-kelas-
Dijelaskan Johan Manurung, pentingnya komitmen dan sinergitas yang kuat serta pengawasan dari Kepala Satuan Kerja untuk memberikan dukungan dalam kelancaran pelaksanaan survei.
“Operator Survei perlu melakukan pendekatan terhadap responden sehingga dapat memaksimalkan hasil survei, jika perlu lakukan pendampingan dalam pengisian survey. Laksanakan evaluasi internal berdasarkan hasil Survei 3AS untuk peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Apabila terdapat pergantian Operator Aplikasi Survei segera dikoordinasikan kepada Kantor Wilayah,” pungkasnya.
Dalam Rapat Presentasi Proposal Survei SPAK – SPKP serta Indeks Integritas Organisasi ini juga menghadirkan narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, Gevisioner selaku Peneliti Madya.
Tampak hadir juga Kepala Bidang HAM, Mex Mahdi dan Kasubbid Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan, Nurhasanah Harahap.
Sumber Kanwil Kemenkumham Riau.
Artikel Terkait
Tak Perlu Banyak Kartu, Ganjar-Mahfud Tawarkan KTP Sakti untuk Segala Kebutuhan Layanan Publik
Tingkatkan Layanan Publik Rutan Samarinda Laksanakan Kunjungan Akhir Pekan
Rutan Balikpapan Ikuti Sosialisasi Juknis SPAK-SPKP dan Integritas Internal Organisasi Secara Virtual
Kanwil Kemenkumham Riau Memantau SPKP Dan SPAK Layanan Publik Lapas Kelas IIA Pekanbaru
Kanim Bandar Lampung Studi Tiru Inovasi Layanan Publik Imigrasi Balikpapan