Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Papua Anthonius M Ayorbaba dalam memberikan materinya terkait Kekayaan Intelektual menjelaskan Kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri yang terbagi menjadi lima jenis, yaitu paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu.
"Ini harus didaftarkan agar bisa mendapatkan perlindungan Hukum dari Negara. Papua khususnya Kota Jayapura memiliki potensi ekonomi yang harus mendapatkan HAKI. Kami sudah mengeluarkan 1.192 sertifikat untuk OAP tahun 2022, dan yang terbanyak adalah lagi," ujarnya.
Dalam prinsip ekonomi, HAKI dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang diapresiasikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.
"Kalau kita sudah melakukan pendaftaran dengan baik maka akan memperoleh manfaat. Jadi, saya minta yang sudah punya produk agar segera mendaftar demi keamanan dan kenyamanan," ujarnya.
Hak atas ciptaan sama halnya dengan hak moral yang secara langsung merujuk pada subjek ciptaannya atau yang melekat pada penciptaan atau pemegang hak cipta tersebut.
"Kementerian hukum dan HAM siap melayani bagi siapapun yang ingin mendapatkan HAKI, asalkan mempunyai produk. Mari kita semua bekerja bersama membangun Papua," ujarnya
Ayorbaba berharap kreativitas dan inovasi harus terus didukung dan butuh sosialisasi dan terus dikawal agar bisa menikmati manfaatnya guna terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui sinergitas dan kolaborasi yang baik.
