NAWACITAPOST.COM — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941 per bulan.
Keputusan strategis di sektor ketenagakerjaan ibu kota ini mencatatkan lonjakan sebesar 7,1 persen atau bertambah Rp 407.065 jika dibandingkan dengan ketetapan UMP tahun berjalan 2026.
Kepastian hukum atas besaran upah baru tersebut tertuang secara sah dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026.
Regulasi daerah itu telah diteken langsung oleh Pramono Anung pada Jumat (20/11/2026), menandai babak baru standar pengupahan bagi jutaan pekerja di wilayah administrasi Jakarta untuk satu tahun ke depan.
"Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941," kata Pramono di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat.
Berdasarkan catatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, UMP Jakarta pada tahun 2026 sebelumnya berada di angka Rp 5.729.876 per bulan. Dengan penetapan terbaru ini, nilai nominal kenaikan upah mencapai Rp 407.065.
Secara persentase, laju kenaikan UMP Jakarta 2027 yang menembus angka 7,1 persen ini tercatat lebih tinggi dibandingkan persentase kenaikan pada tahun sebelumnya yang berada di level 6,1 persen.
Perundingan Alot Tiga Hari Tuntas Sebelum Tenggat
Pramono memaparkan bahwa angka UMP Jakarta 2027 bukanlah keputusan sepihak, melainkan buah dari proses perundingan intensif yang dilaksanakan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
Forum perumusan upah tersebut mempertemukan tiga pilar utama hubungan industrial, yakni unsur pemerintah daerah, perwakilan serikat pekerja atau buruh, serta perwakilan organisasi pengusaha.
"Terus terang, Saudara-saudara sekalian, pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, Alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya," tuturnya.
Rampungnya kesepakatan pada Jumat ini membuat Pemprov DKI Jakarta berhasil menuntaskan agenda krusial tersebut satu hari lebih awal dari tenggat waktu penetapan nasional yang jatuh pada Sabtu, 21 November 2026.
Menurut Pramono, percepatan penyelesaian ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjembatani aspirasi kaum pekerja sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif di tengah dinamika ekonomi.
"Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha," ujarnya.
Titik Temu Kesejahteraan Buruh dan Napas Dunia Usaha
Lebih jauh, Pramono menegaskan bahwa setiap formulasi dan keputusan kenaikan UMP selalu menuntut keseimbangan yang presisi. Pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa peningkatan daya beli dan kesejahteraan buruh tidak lantas mematikan daya saing maupun kemampuan finansial pelaku usaha di ibu kota.
"Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini," kata Pramono.
Dalam rangkaian sidang Dewan Pengupahan yang berlangsung selama tiga hari tersebut, dinamika dan perbedaan pandangan mengenai besaran persentase kenaikan upah sempat mewarnai jalannya diskusi.
Pemprov DKI Jakarta mengambil peran sentral sebagai mediator dan penghubung untuk mencari titik temu yang paling rasional dan dapat diterima oleh pihak pekerja maupun kalangan pengusaha.
Dengan ditandatanganinya Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 ini, nominal Rp 6.136.941 per bulan akan mulai berlaku efektif sebagai acuan batas bawah pengupahan resmi bagi seluruh perusahaan dan pemberi kerja di wilayah DKI Jakarta pada tahun anggaran 2027 mendatang.(***)