daerah

Jangan Ada Warga Tertinggal! Bang Jo Dorong Penguatan Bantuan Sosial dan Pendidikan di Surabaya

Kamis, 19 November 2026 | 12:01 WIB

SURABAYA NAWACITAPOST.COM - Persoalan bantuan sosial dan akses pendidikan bagi warga Kota Surabaya menjadi perhatian Komisi D DPRD Kota Surabaya. Dalam rapat bersama sejumlah perangkat daerah dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Surabaya, Rabu (18/11/2026), anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan atau yang akrab disapa Bang Jo, menyoroti sejumlah persoalan yang membutuhkan tindak lanjut serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Rapat yang berlangsung di DPRD Kota Surabaya tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi D, Akmarawita Kadir. Hadir dalam pembahasan itu perwakilan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Bapemkesra, serta Baznas Kota Surabaya.

Salah satu perhatian Bang Jo adalah posisi Baznas dalam membantu masyarakat. Menurutnya, keberadaan Baznas sangat penting dan patut diapresiasi, tetapi tidak boleh dipandang sebagai pengganti kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada warganya.

“Baznas bukan sebagai pengganti kewajiban pemerintah untuk hadir membantu warganya. Kami mengapresiasi berbagai program dan bantuan yang telah dilakukan Baznas untuk masyarakat Surabaya. Namun, pemerintah tetap harus memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan perhatian dan pelayanan,” tegas Bang Jo.

Bang Jo juga memberikan apresiasi terhadap program KRISNA yang diupayakan hadir di 31 kecamatan di Surabaya. Menurutnya, dampak program tersebut sudah terlihat nyata di tengah masyarakat. Ia berharap perluasan jangkauan program dapat terus dikawal agar semakin banyak anak yang putus sekolah maupun tidak sekolah mendapatkan kesempatan kembali mengakses pendidikan.

Dalam rapat tersebut, Dinas Pendidikan menyampaikan terdapat 495 siswa di Surabaya yang ijazahnya masih tertahan, terdiri atas 163 siswa jenjang SD dan 332 siswa jenjang SMP. Pemkot Surabaya tengah berupaya mencari dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk membantu penebusan ijazah tersebut. Selain itu, terdapat 3.160 siswa yang telah menerima bantuan pendidikan melalui kolaborasi Dinas Pendidikan dan Baznas Kota Surabaya.

Bang Jo meminta agar persoalan anak putus sekolah dan tidak sekolah mendapat perhatian berkelanjutan. Ia juga meminta Dinas Pendidikan menyampaikan perkembangan penanganan terhadap data 495 siswa tersebut.

“Data 495 siswa yang disampaikan Dinas Pendidikan ini perlu kita kawal bersama. Kami minta perkembangannya bisa dilaporkan kepada Komisi D, sejauh mana penanganannya dan berapa anak yang sudah berhasil mendapatkan solusi. Jangan sampai persoalan pendidikan mereka berhenti hanya pada pendataan,” ujarnya.

Selain persoalan pendidikan, Bang Jo menyoroti keresahan warga akibat pesan WhatsApp dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurutnya, informasi tersebut telah membuat sebagian masyarakat panik sehingga pemerintah perlu berhati-hati dan memberikan kejelasan mengenai tindak lanjutnya.

“Ketika masyarakat menerima pesan terkait penonaktifan BPJS PBI, tentu muncul kepanikan, terutama bagi warga yang selama ini bergantung pada layanan kesehatan tersebut. Ini harus menjadi perhatian pemerintah. Kami ingin mengetahui bagaimana tindak lanjut Pemkot Surabaya agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan kesehatan tanpa kejelasan,” kata Bang Jo.

Ia juga meminta perhatian Baznas terhadap warga yang kehilangan sumber penghasilan akibat penertiban atau penggusuran lapak Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurutnya, warga yang sebelumnya berjualan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian kehilangan mata pencaharian, perlu mendapatkan perhatian melalui bantuan sementara sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jangan sampai warga yang sebelumnya memiliki penghasilan dari berjualan, kemudian setelah dilakukan penertiban atau penggusuran justru kehilangan sumber nafkah dan tidak memiliki penghasilan. Kondisi seperti ini perlu diperhatikan. Baznas bisa melihat kemungkinan pemberian bantuan sementara agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya,” ungkapnya.

Dalam bidang kesehatan, Bang Jo turut mengapresiasi bantuan Baznas bagi warga yang membutuhkan penanganan penyakit khusus maupun kronis yang tidak ter-cover BPJS. Bantuan tersebut dinilai penting untuk membantu masyarakat yang menghadapi beban biaya pengobatan.

Sementara itu, perwakilan Baznas Kota Surabaya, Hamzah, menjelaskan bahwa Baznas selama ini telah menjalankan program bantuan pendidikan, termasuk penebusan ijazah bagi siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA. Meski demikian, untuk jenjang SMA secara kewenangan berada pada Baznas Provinsi.

Halaman:

Terkini

Kapolresta Sidoarjo Pimpin Sertijab Kapolsek Wonoayu

Jumat, 13 November 2026 | 13:35 WIB