daerah

Grand Sungkono Lagoon Disewakan per Jam, Pengawasan Pengelola Dipertanyakan: Ada Apa dengan Apartemen Anak BUMN?

Rabu, 18 November 2026 | 19:54 WIB
Foto source : web grand sungkono lagoon

 

SURABAYA, NAWACITAPOST.COM – Praktik penyewaan unit apartemen secara harian hingga per jam di kawasan Grand Sungkono Lagoon (GSL), Surabaya Barat, mulai menjadi sorotan. Promosi yang menawarkan fasilitas check-in bersama pasangan dengan tarif murah memunculkan pertanyaan serius: apakah unit apartemen yang semestinya menjadi hunian justru dimanfaatkan sebagai penginapan jangka pendek tanpa kejelasan perizinan dan pengawasan?

Sebelumnya, Nawacitapost.com memberitakan adanya promosi sewa unit Grand Sungkono Lagoon melalui media sosial. Salah satu unggahan bahkan menawarkan tarif Rp70 ribu dengan kalimat, “70 ewu wes bisa cek in bareng pacar mu”. Konten tersebut mendapat perhatian luas, dengan ribuan tanda suka, komentar, simpan, dan dibagikan. Fenomena ini memantik kekhawatiran publik mengenai pemanfaatan apartemen untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Namun, dugaan penyalahgunaan unit hingga kemungkinan praktik prostitusi terselubung belum dapat dinyatakan sebagai fakta. Hal tersebut membutuhkan penelusuran dan pembuktian oleh pihak berwenang. Persoalan yang lebih mendasar justru menyangkut kepastian status usaha penyewaan, legalitas perizinan, serta sejauh mana pengelola mengawasi aktivitas keluar-masuk tamu.

Grand Sungkono Lagoon merupakan proyek apartemen yang dikembangkan PT PP Properti Tbk (PPRO), anak perusahaan PT Pembangunan Perumahan (Persero). Dengan latar belakang tersebut, publik patut memperoleh penjelasan terbuka mengenai standar pengelolaan dan pengawasan unit-unit yang dipasarkan atau disewakan untuk masa tinggal singkat.

Pertanyaan mengenai pengawasan ini bukan tanpa alasan. Dalam dokumen surat tanggapan tertanggal 11 Agustus 2026 kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PPRO mengakui menemukan sejumlah unit di proyek apartemen Grand Kamala Lagoon, Bekasi, yang digunakan untuk kegiatan menginap jangka pendek oleh pemilik maupun pihak lain yang mengelola unit.

Dalam surat tersebut, PPRO menyebut telah melakukan sejumlah langkah pengawasan, mulai dari sosialisasi aturan, penyaringan akses, pemantauan iklan daring, komunikasi dan peringatan kepada pihak terkait, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah. PPRO juga menyatakan tidak memiliki kebijakan untuk menyetujui atau memfasilitasi kegiatan penginapan komersial yang bertentangan dengan fungsi, peruntukan, maupun ketentuan perizinan bangunan.

Kasus Grand Kamala Lagoon memang berada di Bekasi dan tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran serupa di Grand Sungkono Lagoon. Namun, pengakuan tertulis PPRO mengenai temuan penggunaan unit untuk short stay di proyek tersebut menjadi relevan untuk mendorong transparansi pengawasan di proyek lain yang juga dikembangkan perusahaan yang sama.

Apakah pola pengawasan serupa telah diterapkan di Grand Sungkono Lagoon? Berapa banyak unit yang disewakan secara harian atau per jam? Apakah aktivitas tersebut dilakukan langsung oleh pemilik, perantara, atau operator tertentu? Dan yang paling penting, apakah kegiatan tersebut telah memenuhi ketentuan perizinan usaha serta kesesuaian fungsi bangunan?

Pemerintah Kota Surabaya melalui perangkat daerah terkait, khususnya DPMPTSP, dinas yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, serta dinas pariwisata, perlu memastikan apakah model penyewaan jangka pendek di GSL telah sesuai ketentuan. Pemeriksaan juga perlu menyentuh kesesuaian kegiatan usaha, klasifikasi perizinan, fungsi bangunan, hingga standar pengelolaan tamu.

Di sisi lain, manajemen Grand Sungkono Lagoon dan PPRO perlu memberikan penjelasan secara terbuka. Apakah pengelola mengetahui adanya promosi sewa per jam? Apakah terdapat aturan khusus mengenai penyewaan jangka pendek? Bagaimana mekanisme pencatatan identitas tamu, pembatasan akses, serta penindakan apabila ditemukan penggunaan unit yang tidak sesuai ketentuan?

Persoalan ini tidak boleh berhenti pada klarifikasi normatif bahwa pengelola telah memiliki aturan. Publik membutuhkan penjelasan konkret mengenai pelaksanaan aturan tersebut, termasuk mekanisme pengawasan dan tindakan terhadap unit yang diduga digunakan untuk kegiatan di luar peruntukannya.

Sebab, apartemen bukan sekadar aset komersial yang bisa dipasarkan dengan berbagai model penyewaan. Ada penghuni tetap, lingkungan bersama, keamanan, ketertiban, dan kepentingan publik yang harus dilindungi. Jika penyewaan per jam memang berlangsung, maka legalitas dan mekanisme pengawasannya harus terang benderang.

Kasus Grand Kamala Lagoon di Bekasi menjadi pengingat bahwa persoalan short stay di apartemen bukan sekadar isu promosi di media sosial. Kini, pertanyaan publik tertuju pada Grand Sungkono Lagoon Surabaya: apakah pengelola benar-benar mengendalikan pemanfaatan unit, atau justru membiarkan praktik sewa per jam berkembang tanpa penjelasan yang memadai?

Nawacitapost.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi manajemen Grand Sungkono Lagoon, PT PP Properti Tbk, serta Pemerintah Kota Surabaya. Seluruh dugaan terkait penyalahgunaan unit maupun pelanggaran perizinan tetap perlu diverifikasi berdasarkan keterangan para pihak dan pemeriksaan instansi berwenang. ***

Tags

Terkini

Kapolresta Sidoarjo Pimpin Sertijab Kapolsek Wonoayu

Jumat, 13 November 2026 | 13:35 WIB