Pemeriksaan juga perlu menjawab apakah kode tersebut mengarah ke tautan unduhan resmi SiBoyo atau justru membuka halaman pembayaran lain. Sampai ada penjelasan teknis yang terverifikasi, warga sebaiknya tidak meneruskan transaksi yang menampilkan tujuan pembayaran atau mata uang yang tidak dikenali.
Alur Transaksi UMKM Jangan Sampai Menyulitkan
Persoalan lain yang perlu dievaluasi adalah mekanisme transaksi bagi PKL yang melayani pembeli secara langsung. Jika konsumen hanya ingin membeli makanan atau barang di gerobak, proses pembayaran semestinya mudah dipahami, cepat, dan tidak menimbulkan keraguan mengenai penerima uang.
SiBoyo, sebagaimana dijelaskan Dinkopumindag, merupakan platform pemesanan produk UMKM secara daring. Karena itu, perlu ada pemisahan informasi yang tegas antara kode untuk mengunduh aplikasi, kode untuk memesan produk, dan QRIS resmi untuk pembayaran langsung apabila pedagang memang menyediakannya.
Pemisahan fungsi tersebut penting agar pembeli tidak salah memilih jalur transaksi dan pedagang tidak dirugikan akibat kebingungan penggunaan sistem. Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan aplikasi berjalan stabil serta memberikan petunjuk yang jelas kepada pengguna.
Warga Diminta Tidak Terburu-buru Memasukkan PIN
Masyarakat Surabaya diimbau lebih berhati-hati ketika memindai kode QR yang ditempel pada gerobak, rombong, atau tempat usaha.
Sebelum menyelesaikan pembayaran, pembeli perlu memastikan nama penerima, nominal, mata uang, dan tujuan transaksi sesuai dengan informasi yang diberikan pedagang. Jika muncul keterangan pembayaran ke China atau nominal dalam CNY, transaksi sebaiknya segera dibatalkan dan tidak dilanjutkan dengan memasukkan PIN.
Pembeli juga dapat mengonfirmasi langsung kepada pedagang mengenai fungsi kode tersebut. Untuk transaksi di tempat, gunakan metode pembayaran yang telah dipastikan benar, baik QRIS resmi milik pedagang maupun pembayaran tunai.
Apabila telanjur menyetujui transaksi yang tidak dikenal, segera hubungi bank atau penyedia layanan pembayaran melalui kanal resmi untuk meminta pemeriksaan dan mengikuti prosedur pengaduan.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi dan memasang stiker. Kejelasan fungsi, keamanan sistem, transparansi informasi, serta perlindungan konsumen harus menjadi bagian utama pelaksanaan program.
Klarifikasi Dinkopumindag perlu diikuti penjelasan teknis yang tuntas mengenai munculnya tampilan pembayaran China dan Yuan. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mendapat penjelasan tentang fungsi kode, tetapi juga kepastian bahwa sarana digital yang diperkenalkan kepada pedagang dan pembeli benar-benar aman digunakan. ***