SURABAYA, NAWACITAPOST.COM – Ancaman penularan campak di Kota Surabaya tidak boleh dijawab hanya dengan imbauan dan sosialisasi. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus memastikan setiap anak terlindungi melalui imunisasi lengkap, deteksi dini, serta penanganan cepat terhadap potensi penyebaran penyakit.
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dr. Michael Leksodimulyo, menegaskan bahwa pencegahan campak harus menjadi agenda serius pengawasan pemerintah daerah. Sebagai dokter sekaligus wakil rakyat yang dikenal dengan sebutan Dokter Rakyat, ia meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya tidak berhenti pada kebijakan administratif, tetapi menunjukkan hasil nyata di lapangan.
“Jangan hanya melihat angka cakupan imunisasi tingkat kota. Diperlukan pemetaan sampai tingkat kelurahan dan wilayah RW agar intervensi lebih tepat sasaran,” menjadi salah satu penekanan dr. Michael dalam mendorong pengawasan pencegahan campak di Surabaya.
Desakan tersebut menjadi penting di tengah kewaspadaan terhadap peningkatan kasus campak di Jawa Timur. Pada 13 Oktober 2026, Pemkot Surabaya menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.7.7.1/20645/436.7.2 Tahun 2026 tentang Penguatan Edukasi Masyarakat dan Kewaspadaan terhadap Penularan Campak serta Potensi Kejadian Luar Biasa (KLB). Kebijakan ini menekankan edukasi, deteksi dini, dan penguatan imunisasi campak-rubela (MR).
Namun, penerbitan surat edaran saja tidak cukup. Publik perlu mengetahui seberapa besar persoalan yang dihadapi, wilayah mana yang paling membutuhkan intervensi, serta sejauh mana langkah pencegahan benar-benar dijalankan.
126 Anak Berstatus Suspek, Dinkes Harus Buka Perkembangan Terbaru
Data yang dipublikasikan pada 8 April 2026 menunjukkan, Dinkes Surabaya mencatat 126 kasus suspek campak hingga Maret 2026. Kepala Dinkes Surabaya, dr. Billy Daniel Messakh, menyatakan kasus-kasus tersebut masih dalam pemantauan dan penanganan. Mayoritas suspek merupakan anak-anak berusia di bawah 10 tahun. Satu anak dilaporkan menjalani rawat inap, sementara kasus lainnya menjalani rawat jalan dan pemantauan Puskesmas.
Angka 126 tersebut merupakan data suspek, bukan jumlah kasus yang seluruhnya telah terkonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium. Meski demikian, jumlah itu menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan dan memperbarui informasi epidemiologi secara berkala.
Karena itu, Dinkes Surabaya perlu menyampaikan perkembangan terbaru setelah data Maret tersebut: berapa jumlah suspek dan kasus terkonfirmasi, bagaimana tren kasus per bulan, apakah ditemukan penularan berkelompok, serta kecamatan dan kelurahan mana yang membutuhkan penanganan lebih intensif.
Tanpa data terbaru yang terbuka dan terperinci, masyarakat sulit menilai apakah upaya pencegahan telah berjalan efektif atau justru masih menyisakan celah perlindungan terhadap anak.
Jangan Tunggu Kasus Meluas Baru Bergerak
Michael menilai evaluasi cakupan imunisasi MR harus dilakukan secara menyeluruh. Dinkes perlu membeberkan persentase anak yang telah mendapatkan imunisasi sesuai jadwal, jumlah anak yang belum lengkap dosisnya, serta wilayah dengan cakupan rendah.
Menurutnya, capaian tingkat kota tidak boleh menutupi kesenjangan antarwilayah. Cakupan rata-rata yang terlihat baik belum tentu menggambarkan kondisi setiap kelurahan, terutama apabila masih terdapat kelompok anak yang belum memperoleh perlindungan memadai.
“Pastikan tidak ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses pelayanan, masalah administrasi, atau kurangnya informasi orang tua,” menjadi pesan utama Michael dalam mendorong pemerataan pelayanan imunisasi.
Ia mendorong Puskesmas berkoordinasi dengan Posyandu, kelurahan, dan Kader Surabaya Hebat (KSH) untuk mendata anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Pelayanan imunisasi kejar perlu dioptimalkan, termasuk melalui pendekatan aktif kepada keluarga yang menghadapi kendala akses.
Upaya ini harus dibarengi edukasi yang benar mengenai manfaat, jadwal, dan keamanan imunisasi. Orang tua yang masih ragu perlu diajak berdialog, bukan langsung disalahkan.