Sorotan Redaksi
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persoalannya bukan pada kehadiran wali kota di tengah masyarakat, melainkan pada keberlangsungan sistem setelah kamera dan sorotan publik berpindah ke persoalan lain. Sebab, tidak mungkin seorang wali kota terus-menerus mendatangi setiap sekolah yang bangkunya rusak, setiap sungai yang pagarnya jebol, atau setiap kampung yang membutuhkan perbaikan infrastruktur.
Wali kota tidak seharusnya menjadi satu-satunya pintu penyelesaian masalah. Jika seluruh urusan harus menunggu perhatian langsung kepala daerah, bagaimana nasib warga yang persoalannya tidak viral, tidak direkam, dan tidak mendapat respons di media sosial?
Uang APBD adalah uang publik. Karena itu, pemeliharaan fasilitas umum semestinya ditentukan berdasarkan kebutuhan, urgensi, keselamatan, dan pemerataan pelayanan, bukan popularitas sebuah persoalan. Ukuran keberhasilan pemerintahan bukan seberapa sering wali kota tampil menyelesaikan masalah di depan kamera, melainkan seberapa kuat sistem mampu mencegah masalah yang sama berulang.
Pada akhirnya, publik berhak bertanya: apakah Surabaya sedang membangun birokrasi pelayanan yang bekerja secara sistematis, atau justru memperlihatkan pola ketika wali kota harus menjadi Sinterklas yang datang membawa bantuan, sekaligus Superman yang dianggap mampu menyelesaikan segala persoalan?
Sebab, jika setiap kerusakan harus menunggu wali kota turun tangan, sementara bawahan baru bergerak setelah mendapat teguran, yang perlu dievaluasi bukan hanya siapa yang salah, melainkan juga sistem pengawasan, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme pelayanan yang membuat persoalan itu terus berulang. ***